Mengatasi Banjir Menagih Megapolitan

BANJIR bagi Jakarta dan sekitarnya seperti sudah menjadi baju yang melekat di badan. Ia melekat dari waktu ke waktu, terus dibincangkan saban musim penghujan tiba, tapi tak juga bisa diatasi secara tuntas hingga kini.

Parahnya lagi, banjir sudah menjadi komoditas politik baik untuk mendulang citra maupun menelikung lawan politik. Mendulang citra dengan menebar janji bahwa di tangannya Jakarta pasti bebas banjir.

Pada saat yang sama, mereka menyebutkan bahwa pemerintahan Jakarta sekarang kalah sigap bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya dalam menangani banjir.

Padahal, semuanya pasti mafhum bahwa banjir Jakarta tidak berdiri sendiri. Ia merupakan akumulasi dari kesalahan panjang tata kelola kota yang membiarkan bertahun-tahun penyerapan tanah diserobot oleh pembangunan proyek-proyek gedung berbeton.

Di sisi lain, banjir Jakarta juga bagian dari pembiaran berlarut-larut atas rusaknya wilayah hulu. Di hulu, vila-vila dan perumahan dibiarkan tumbuh kembang demi alasan mendulang pendapatan daerah maupun mengeruk keuntungan dan kenyamanan pribadi.

Belum lagi tak adanya waduk penampung sementara di hulu sebagai kanal sementara agar air tak menggerojok deras ke wilayah Jakarta yang lebih rendah.

Banjir di 31 titik di Jakarta dan sekitarnya sejak Minggu malam (12/1) hingga pagi ini menunjukkan bahwa Jakarta memang sudah sangat tak mungkin menahan sendiri beban air yang debitnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Siapa pun pemimpin daerahnya, seberapa pun hebatnya orang itu, ia akan tetap kalah oleh banjir jika tak didukung oleh 'tangan-tangan' lain di wilayah sekitarnya.

Berkali-kali melalui forum ini kita mendesak agar tangan pemerintah pusat turun membantu mengatasi banjir Jakarta dan sekitarnya. Itu karena selain puluhan juta jiwa terkena getah akibat banjir, kerugian triliunan rupiah yang tak juga bisa dihentikan, juga karena Jakarta merupakan Ibu Kota Negara.

Salah satu bentuk turun tangan yang berulang kali kita rekomendasikan ialah Jakarta harus diatasi dengan konsep megapolitan. Banjir, juga kemacetan Jakarta, hampir separuhnya merupakan sumbangan dari wilayah-wilayah sekitarnya di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, juga Puncak Cianjur.

Melihat begitu besarnya masalah tersebut, maka konsep megapolitan dengan mendudukkan seorang pemimpin setingkat menteri sudah menjadi keniscayaan. Dengan begitu, nantinya penataan di hulu, misalnya, bisa dilakukan karena ada otoritas yang bisa 'memaksa' para pemimpin lokal untuk menaati konsensus megapolitan.

Untuk membongkar vila di Puncak, lalu merehabilitasi lahan di wilayah itu, misalnya, bukan lagi pekerjaan yang rumit seperti sekarang. Dengan megapolitan, pembangunan waduk-waduk di daerah hulu juga akan menjadi kenyataan, bukan wacana tahunan yang menghangat kala hujan deras tiba.

Pemerintah pusat, sekali lagi, tak boleh cuci tangan sambil menyebut daerahlah yang harus mengatur segalanya. Kalau seperti itu yang terjadi, jangan marah kalau rakyat terus merasa bahwa mereka benar-benar yatim piatu karena mengurus semuanya sendiri-sendiri.