Mengalahkan Zaman Kegelapan

MISKIN antisipasi. Itulah salah satu sifat buruk yang melekat pada pengurus negeri ini. Aksi antisipasi yang minim itu termasuk untuk penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.

Hal itulah yang terjadi pada tenaga listrik di negeri ini. Saat ini, kapasitas listrik terpasang pembangkit listrik secara nasional tercatat 48 ribu megawatt. Itu berarti naik hampir dua kali lipat ketimbang pada 2005 yang hanya 25 ribu megawatt.

Namun, selama periode yang sama pula, keluhan terhadap pemadaman bergilir semakin kerap terdengar. Laju penambahan kapasitas listrik tidak mampu mengimbangi laju permintaan listrik.

Di berbagai kawasan di Sumatra yang semula mengalami biarpet sehari sekali, kini menjadi sampai tiga kali sehari.

Tanpa penambahan kapasitas dalam jumlah yang berarti, PT PLN (persero) menyebutkan hanya dalam tempo empat tahun ke depan, Jawa pun akan mengalami krisis listrik serupa. Pantas saja Blackberry lebih memilih membangun pabrik di Malaysia ketimbang di Indonesia. Demikian pula Samsung yang lebih ingin menjadikan Indonesia sebagai sekadar pasar dengan menempatkan basis produksi di Vietnam.

Memang, banyak persoalan yang menghadang upaya pemerintah menyediakan infrastruktur, termasuk tenaga listrik, dalam jumlah memadai. Batu sandungan yang utama dan terus-menerus menjadi masalah ialah pengadaan lahan. Anehnya, meski telah memiliki payung berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pemerintah tetap tidak berdaya. Mafia-mafia tanah tetap berjaya menjadi penguasa lahan.

Proyek PLTU berkapasitas 2x1.000 megawatt yang akan dibangun di Batang, Jawa Tengah, menjadi salah satu korbannya. Padahal, proyek yang telah mendapatkan pemenang tender sejak 2011 itu digadang-gadang menjadi pemasok kekurangan listrik Pulau Jawa.

Bila pun akhirnya PLTU tersebut terbangun, lalu bagaimana dengan nasib wilayah-wilayah lain di Indonesia? Data menunjukkan tingkat rasio elektrifikasi kita pada September 2013 mencapai 80,1%.

Namun, itu kondisi rata-rata. Hingga saat ini, setidaknya masih ada 12,5 juta rumah tangga di negeri ini belum memperoleh akses listrik. Di Nusa Tenggara Timur, rasio elektrifikasi malah baru mencapai 50%. Itu berarti separuh penduduk NTT tak dialiri listrik. Di Papua, masih ada 30% penduduk yang belum tersentuh listrik.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah dengan serius menyelisik alternatif penyediaan listrik secara masif dan dalam waktu cepat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Ingat, Indonesia bukan hanya Jawa.

Jangan pula meminggirkan opsi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Tidak ada lagi waktu tersedia untuk menunda-nunda pemanfaatan energi baru ataupun terbarukan demi menghasilkan listrik dalam skala besar.

Lagi-lagi, bangsa ini tidak bisa berharap pada pemerintah yang sekarang masih berkuasa. Pemerintah bentukan presiden terpilih mendatang, mau tidak mau, harus menyelesaikan persoalan ancaman krisis listrik dengan cepat dan tegas. Pembangunan pembangkit listrik yang pernah diinisiasi oleh mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla layak untuk digemakan lagi.

Bila tidak, segala sendi kehidupan perekonomian nasional bakal tersendat. Berlambat-lambat hanya akan mengantarkan bangsa ini ke zaman kegelapan.