Pak Zul Keliru LGBT

LESBIAN, gay, biseksual, dan transgender alias LGBT tak diragukan merupakan perkara sensitif. Orang lekas bereaksi terhadap masalah yang satu ini kendati reaksi itu kadang berlebihan dan cuma memantik kegaduhan.

Reaksi semacam itu terjadi, misalnya, tatkala Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak memasukkan LGBT ke pasal perbuatan asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika itu lima hakim MK beralasan memasukkan LGBT ke pasal perbuatan asusila merupakan perluasan undang-undang yang bukan menjadi kewenangan MK. Empat hakim lainnya setuju memasukkan LGBT ke perbuatan asusila di KUHP.

Publik lantas bereaksi dengan mengatakan MK menolak memidana LGBT. Bahkan ada yang berkomentar MK pro-LGBT. Tak sedikit pula yang mengecam lima hakim yang menolak memasukkan LGBT ke pasal asusila KUHP sebagai pro-LGBT.

Keputusan MK menolak uji materi LGBT dari sisi legal-konstitusional sudah tepat. Bukan urusan MK memperluas cakupan perbuatan pidana, melainkan urusan pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. DPR dan pemerintah sendiri sudah melakukan pembahasan awal ihwal perkara LGBT dalam RUU KUHP.

Ketua MPR Zulkifli Hasan, Sabtu (20/1), melontarkan pernyataan bahwa dalam pembahasan itu, lima fraksi mendukung LGBT dan perkawinan sesama jenis. Celakanya, pernyataan Pak Zul yang juga Ketua Umum PAN itu keliru.

Fraksi PPP menginformasikan dalam pembahasan LGBT di panitia kerja dan tim perumus, Fraksi PAN, juga Hanura, tidak hadir. PDIP bahkan menyatakan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2018 tidak ada agenda pembahasan RUU LGBT.

Entah apa namanya yang terlontar dari mulut Pak Zul. Keseleo lidah, asupan informasi yang keliru, jurus dewa mabuk menjelang Pilkada 2018 dan pemilu serentak 2019, 'maling teriak maling sembunyi di balik dinding' atau hoaks?

Yang jelas pernyataan Zul telanjur memantik reaksi negatif dan kegaduhan. Senator DPD Dailami Yusuf, misalnya, bak pahlawan kesiangan, mengecam lima fraksi karena telah melukai perasaan masyarakat. Disebut bak pahlawan kesiangan karena Dailami bereaksi secara heroik atas pernyataan yang keliru dan tak berdasar.

Di media sosial reaksi yang muncul lebih seru lagi. Orang jadi bertanya-tanya, mereka-reka, atau mencari tahu kelima fraksi yang katanya mendukung LGBT dan perkawinan sesama jenis. Mereka bersiap mengecam dan menista tanpa ampun kelima fraksi. Itu semua gara-gara omongan keliru Pak Zul.

Pak Zul ketika itu juga bicara soal kesenjangan antara keinginan rakyat dan keinginan DPR. Jika bicara soal kesenjangan, alangkah eloknya bila Pak Zul melakukan pembenahan internal lebih dulu.

Bila, katakanlah, rakyat menghendaki LGBT masuk undang-undang, ketidakhadiran PAN di pembahasan awal menunjukkan kesenjangan antara perbuatan PAN sebagai wakil rakyat di DPR dan keinginan rakyat. Justru PAN yang pantas dituding Dailami Firdaus melukai rakyat.

Pernyataan Pak Zul yang keliru tentang LGBT juga menunjukkan kesenjangan antara fakta dan omongan. Kesenjangan terparah dari PAN ialah mau duduk di kabinet, tapi emoh mendukung kebijakan pemerintah di parlemen.

Pelajaran pentingnya ialah pejabat publik jangan asal omong. Salah-salah, omongan kalian cuma memantik kegaduhan yang tidak produktif.