Merombak Kabinet Menjaga Kinerja

SETELAH Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri dari posisi menteri sosial di Kabinet Kerja untuk mengikuti kontestasi pilkada Jawa Timur, perombakan Kabinet Kerja kembali terjadi. Presiden Jokowi mengangkat politikus Golkar Idrus Marham mengisi jabatan menteri sosial.

Kita melihat perombakan Kabinet Kerja untuk yang ketiga kalinya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Perombakan kabinet tersebut bahkan menjadi sebuah keharusan mengingat posisi menteri sosial yang lowong setelah ditinggalkan Khofifah harus segera diisi. Semua kalangan, sejak Khofifah digadang-gadang sebagai calon Gubernur Jawa Timur, sudah mafhum bahwa Presiden pasti akan melakukan reshuffle kabinet.

Yang menjadi teka-teki dan ditunggu kepastiannya ialah terkait dengan 3W, yakni who, where, dan when alias siapa yang akan menggantikan, di mana seseorang akan ditempatkan, dan kapan keputusan itu akan diambil. Kepastian mengenai 3W dalam dunia jurnalistik itu terjawab sudah.

Kita tentu menghormati sepenuhnya keputusan Presiden Jokowi untuk merombak kabinetnya. Barangkali terdengar klise bila kita katakan kembali bahwa perombakan kabinet ialah hak prerogatif presiden. Akan tetapi, betapa pun klisenya, memang demikianlah faktanya. Adalah hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memilih, mengganti, atau tidak mengganti para pembantunya dalam pemerintahan.

Akan tetapi, setelah tiga pertanyaan itu terjawab, muncul pertanyaan baru pascaperombakan kabinet. Pertanyaan itu mengandung unsur W yang keempat dalam dunia jurnalistik, yakni why alias mengapa. Mengapa Presiden Jokowi tidak mengganti Menteri Perindustrian.

Airlangga Hartarto setelah ia terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar? Bukankah Presiden pernah menekankan bahwa dia tidak mau anggota kabinet yang dipimpinnya merangkap jabatan di partai? Tentu hanya Presiden yang tahu. Yang kita tahu, Presiden punya pertimbangan dan kalkulasi sendiri.

Masa pemerintahan yang hanya tersisa satu setengah tahun boleh jadi menjadi salah satu pertimbangan Presiden untuk mempertahankan Airlangga di kabinet. Apalagi portofolio yang dipegang Airlangga termasuk bidang strategis yang memerlukan waktu penyesuaian tersendiri jika pejabatnya diganti. Penggantian dikhawatirkan akan memengaruhi kinerja keseluruhan kabinet.

Apa pun itu pertimbangan Jokowi, kita sepenuhnya menghormati keputusan tersebut karena pada dasarnya mempertahankan atau tidak mengganti menteri juga merupakan bagian dari hak prerogatif presiden. Yang kita ingin pastikan ialah dengan perombakan kabinet ketiga ini, kinerja pemerintahan Jokowi-JK tidak terganggu.

Sebaliknya, kita berharap kinerja Kabinet Kerja semakin meningkat sehingga rakyat pun semakin yakin bahwa dukungan bagi Jokowi untuk kembali memimpin Indonesia pada periode kedua 2019-2024 bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bukan hanya mengisi jabatan menteri sosial yang kosong, Presiden juga mengisi tiga jabatan lain dalam pemerintahan yang ia pimpin. \

Presiden mengangkat Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki. Presiden juga mengangkat Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menggantikan KH Hasyim Muzadi yang wafat.

Presiden lalu mengangkat Marsekal Madya (Marsdya) Yuyu Sutisna sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang belum lama ini dipromosikan sebagai Panglima TNI. Yang menarik ialah sosok Moeldoko dan Agum Gumelar. Mungkin banyak yang menilai pengangkatan keduanya bertujuan memperkuat barisan TNI atau purnawirawan TNI di sekitar Presiden untuk menghadapi Pemilu Presiden 2019.

Penilaian itu belum tentu benar karena cuma Jokowi yang tahu pertimbangan dan hitung-hitungan politiknya. Tentu sah saja penilaian seperti itu sebagaimana sah pula Presiden mengangkat mereka. Sekali lagi, itu sepenuhnya menjadi hak Presiden.