Mengawal Pemilu Tepat Waktu

SEKALI lagi keadilan konstitusional ditegakkan. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh partai politik, tanpa kecuali, harus menjalani verifikasi faktual untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2019. Sepuluh parpol peserta Pemilu 2014 yang semula hanya perlu melalui proses verifikasi faktual di provinsi hasil pemekaran, kini harus mengikuti proses yang sama di 33 provinsi lainnya.

Putusan tersebut mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Di saat bersamaan, kemarin, MK menolak uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Putusan tersebut meneguhkan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Permohonan yang dikabulkan MK bukanlah hal baru. Gugatan serupa pernah pula diajukan 18 parpol pada 2012 terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mereka merasa didiskriminasi untuk bisa mengikuti Pemilu 2014 karena verifikasi tidak menyertakan parpol lama.

Ketika itu, MK juga memutuskan seluruh parpol, baik parpol lama maupun parpol baru, wajib menjalani seluruh rangkaian proses verifikasi yang ditetapkan penyelenggara pemilu. Dari sisi parpol peserta Pemilu 2014, putusan MK yang menunjukkan konsistensi itu seharusnya tidak menjadi masalah.

Hasil verifikasi faktual terhadap mereka seyogianya menguatkan asumsi bahwa mereka sudah memenuhi syarat. Itu sebabnya UU Pemilu 2017 mengecualikan parpol-parpol tersebut. Namun, demi keadilan konstitusional, proses verifikasi harus mereka jalani bersama parpol-parpol baru.

KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu menanggung konsekuensi terbesar dari putusan MK. Sekarang ada tambahan 12 parpol yang harus diikutkan dalam verifikasi faktual di seluruh provinsi. Jika dilihat dari jumlah parpol tersebut, memang terlihat cukup berat.

Akan tetapi, harus diingat, putusan MK itu sudah diprediksi sebelumnya. Justru akan mengundang tanda tanya bila MK bersikap plinplan dan memutuskan sebaliknya. Dari awal, KPU harus sudah siap dengan konsekuensi putusan MK, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia.

Tidak ada alasan pelaksanaan pemilu serentak 2019 menjadi mundur hanya karena diskriminasi proses verifikasi faktual dihilangkan. KPU jangan cengeng dengan menggunakan berbagai alasan yang ujungnya berupa ancaman bahwa pemilu akan molor.

Perlu ditegaskan, waktu pelaksanaan pemilu sudah ditetapkan undang-undang. Tugas KPU dan Bawaslu ialah memastikan semua tahapan berjalan lancar sesuai jadwal. Kalaupun ada yang meleset di sana-sini karena beberapa hambatan, penyelenggara pemilu harus mampu menghasilkan solusi kreatif untuk mengatasinya.

Dengan begitu, kalaupun jadwal tahapan sempat keluar rel, jangan sampai membuat periode kampanye dan waktu pemungutan suara ikut meleset. Jika pemilu molor, bukan hanya undang-undang yang terlanggar karena ketikdakbecusan penyelengara, penentuan nasib bangsa pun tertunda.