Koalisi untuk Rakyat

PETA rivalitas untuk pilkada serentak 2018 sudah tergambar jelas. Anggapan bahwa ia akan menjadi gambaran kontestasi Pilpres 2019 tak menjadi realitas karena ternyata koalisi yang terbentuk begitu cair. Dengan berakhirnya masa pendaftaran pasangan calon tadi malam tepat pukul 24.00, proses awal pilkada serentak 2019 pun berakhir.

Komisi Pemilihan Umum memang masih memberikan tambahan waktu tiga hari untuk pendaftaran bagi daerah yang baru punya calon tunggal. Begitu pula, KPU masih akan memverifikasi administrasi para calon, tetapi peta persaingan sudah gamblang terpampang.

Pilkada serentak di 171 daerah tingkat provisi, kabupaten, dan kota awalnya diperkirakan mengerucut menjadi dua kutub. Kutub pertama dihuni partai-partai politik propemerintah yang juga menginginkan Jokowi Widodo menjadi presiden untuk periode kedua. Adapun kutub kedua berisi partai-partai oposisi yang menghendaki pucuk pimpinan negeri ini berganti.

Dengan prediksi semacam itu, pilkada serentak 2018 awalnya dianggap pula sebagai gambaran sekaligus pemanasan Pilpres 2019. Namun, realitas politik menjungkirbalikkan semuanya. Politik lagi-lagi mempertontonkan pakemnya bahwa tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan.

Karena kepentingan, tiada lagi label partai pemerintah atau partai oposisi di pilkada kali ini. Semuanya dengan gampang menanggalkan perbedaan pandangan politik, lalu menyatu dalam satu kubu guna memenangi kontestasi. Semuanya begitu cair, tidak ada lagi faktor ideologi yang menghalangi.

Memang, pembelahan antara partai pemerintah dan partai oposisi masih kental terasa di beberapa daerah. Akan tetapi, menyatunya partai tanpa melihat beragam latar belakang juga begitu kentara. Simak saja di Sumatra Utara ketika Partai Golkar dan NasDem bergabung dengan Gerindra, PKS, dan PAN untuk mengusung Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah.

Di Jawa Tengah, PKB yang merupakan partai propemerintah juga menyatu dengan Gerindra, PKS, dan PAN untuk mencalonkan Sudirman Said-Ida Fauziyah. Pun di Jawa Timur, Gerindra dan PKS sebagai partai oposisi berkolaborasi dengan PDIP dan PKB untuk menjagokan Saifullah Yusuf.

Bahkan, Pilkada 2018 mampu menyatukan partai yang selama ini diyakini tak mungkin menyatu, yakni PDIP dan Demokrat. Keduanya kini satu gerbong untuk mengusung Ganjar Pranowo-Gus Yasin di pilgub Jateng dan Karolin Margret Natasa-Suryadman Gido di pilgub Kalimantan Barat.

Mustahil disanggah kepentingan dan kekuasaan di atas segalanya bagi seluruh partai politik di pilkada tahun ini. Sulit untuk disangkal, koalisi dalam perpolitikan di negeri ini ialah persekutuan untuk menang dan berkuasa. Di satu sisi, kita prihatin karena partai politik di Indonesia belum juga beranjak dari pragmatisme.

Namun, di sisi lain, tak salah jika kita memandang fenomena itu secara positif bahwa partai politik tak tersandera oleh rivalitas tanpa batas. Mereka boleh berseteru di tingkat nasional, tapi tak ada salahnya menyatu di daerah. Dengan cairnya koalisi, kita juga layak berharap pilkada serentak 2018 tak segawat yang dikhawatirkan semula. Ketika tak ada lagi kubu-kubuan, penggunaan politik identitas sebagai senjata pun diyakini akan berkurang signifikan.

Terlebih, banyak pasangan kandidat yang merupakan kombinasi nasionalis dan santri sehingga sulit bagi kelompok tertentu memainkan isu SARA. Berkoalisi ialah bagian dari strategi untuk memenangi kompetisi. Yang terpenting, setiap pemenang harus menggunakan kekuasaan yang didulang untuk semata memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan demi mengakomodasi kepentingan anggota koalisi.