Netralitas Harga Mati

ADIL merupakan salah satu prinsip pemilihan umum yang tidak bisa ditawar-tawar. Adil artinya setiap kandidat yang bertarung dalam pemilu harus mendapat perlakuan adil, termasuk dalam hal dukungan atau keberpihakan. Tak boleh ada keberpihakan istimewa kepada salah satu kandidat.

Artinya, prinsip adil terkait erat dengan netralitas atau imparsialitas. Setiap perhelatan pemilihan umum senantiasa diikuti mencuatnya isu netralitas aparatur negara. Tidak terkecuali pilkada serentak tahun ini mencuatkan perkara netralitas aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI.

Upaya mencegah aparatur negara berpihak melalui pengawasan ketat dan regulasi tegas akan membuat pilkada tahun ini sukses tanpa intervensi pengaruh dari institusi-institusi struktural negara. Pasalnya, keterlibatan aparatur ada yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit. Oleh karena itu, pengawasan terhadap netralitas ASN perlu diperketat.

Netralitas aparat negara kali ini harus menjadi perhatian lebih serius karena upaya pemanfaatan birokrasi sipil ataupun militer di Pilkada 2018 diprediksi lebih masif. Apalagi, pilkada tahun ini kelihatannya menjadi pertaruhan di Pemilihan Umum Presiden 2019. Artinya, upaya menggiring aparatur negara berpihak kepada kandidat kepala daerah diharapkan bermuara pada keberpihakan mereka pada pilpres.

Banyak aparatur negara yang masuk gelanggang kontestasi pilkada. Sejumlah sekretaris daerah mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah atau wakilnya. Beberapa perwira tinggi Polri dan TNI juga berlaga di arena pilkada sebagai calon gubernur atau wakil gubernur.

Aparatur sipil negara atau ASN, juga anggota Polri dan TNI yang hendak bertarung di pilkada, sesuai dengan aturan, harus mengundurkan diri ketika Komisi Pemilihan Umum menetapkan mereka sebagai calon kepala daerah. Ketentuan ini juga bertujuan menjaga netralitas aparatur negara.

Biasanya pelanggaran terhadap netralitas dilakukan untuk membela dan mendukung calon petahana. Aparatur sipil negara di provinsi, kota, atau kabupaten diiming-iming jabatan tertentu. Jika memberi dukungan, akan mendapat jabatan atau kenaikan jabatan. Sebaliknya, kalau tidak mendukung, bersiaplah kehilangan jabatan.

Celakanya, bila petahana gagal di pilkada, pengganti akan menggeser pejabat daerah yang diidentifikasi berpihak kepada sang petahana. Pemerintah sesungguhnya ingin memastikan netralitas ASN dengan menerbitkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2017.

Surat edaran tersebut mengatur netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018 serta pileg dan Pilpres 2019. Dalam surat edaran tersebut, aparatur negara bahkan dilarang mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar atau foto pasangan calon atau keterkaitan lainnya melalui media sosial.

Sanksinya pun tidak main-main, dari penundaan kenaikan gaji hingga pemberhentian. Tentu aturan tersebut harus diimbangi dengan upaya penindakan yang tegas dari penyelenggara pemilu. Ketegasan Badan Pengawas Pemilu dan Panwaslu dipertaruhkan. Ada sedikit saja pembiaran atas keberpihakan, aturan itu hanya jadi macan kertas.

Ketegasan juga menandakan persoalan ini bukan hal sepele, melainkan serius. Kandidat kepala daerah yang berasal dari birokrasi, Polri, ataupun TNI, juga jangan menyeret-nyeret aparatur negara untuk berpihak kepada mereka. Kesadaran seperti itu pun harus dimiliki partai politik pendukung, tim sukses, dan partisan politik.

Kita menginginkan Pilkada 2018 menjadi arena konsolisasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi bisa terjadi hanya jika semua pemangku kepentingan dalam pilkada mengedepankan prinsip keadilan atau netralitas. Itu artinya prinsip keadilan atau netralitas ialah harga mati atau harga yang tak bisa ditawar-tawar bila kita hendak memajukan demokrasi.