Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBETULNYA pendaftaran pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 sudah dimulai kemarin. Sejak jauh hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pendaftaran calon pada 8-10 Januari 2018. Namun, seperti yang sudah-sudah, hari pertama pendaftaran selalu sepi peminat.
Mendaftar di hari pertama seolah tindakan yang naif atau terlalu lugu. Tak cocok dengan tabiat politikus kalau terlalu lugu. Akhirnya, mereka biasanya berjubel mendaftar di hari terakhir, bahkan tak sedikit yang memilih mendaftar di malam hari sebelum tenggat betul-betul berakhir pukul 24.00.
KPU sebenarnya sudah mengimbau partai pengusung untuk mendaftarkan calon sebelum batas waktu pada 10 Januari 2018. Imbauan KPU itu untuk mengantisipasi potensi calon tak memenuhi syarat pada hari terakhir pendaftaran. Jangan sampai calon yang sudah digadang-gadang, sudah melalui proses penentuan yang rumit dan 'berdarah-darah', malah tidak bisa maju ke tahap pemilihan karena tidak mampu melengkapi persyaratan dan pendaftarannya tidak diterima.
Akan tetapi, imbauan tetaplah hanya imbauan. Tak pernah benar-benar mempan, apalagi buat politisi. Hari terakhir atau setidaknya hari kedua pendaftaran tetap menjadi favorit bagi calon beserta partai pendukungnya untuk mendaftar. Macam-macam alasannya. Ada yang memang menunggu kelengkapan administrasi dan dukungan.
Ada yang menunggu momentum atau hari baik. Ada pula yang menjadikan waktu pendaftaran sebagai bagian dari taktik dan strategi awal memenangi kontestasi. Namun, harus diakui, nuansa pilkada tahun ini agak berbeda. Di sejumlah daerah, keterlambatan pendaftaran itu bukan semata menunggu momentum atau kelengkapan administrasi, melainkan karena potensi ketatnya pertarungan yang memaksa parpol berpikir keras menentukan calon yang mumpuni dan punya kans besar memenangi kontestasi.
Itu terutama terjadi di Jawa dengan tiga provinsi besarnya, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jangan lupa, ketiga daerah itu merupakan lumbung suara nasional. Jumlah pemilih di tiga provinsi terbesar di Pulau Jawa itu mencapai 48% dari total suara nasional.
Tak mengherankan bila parpol benar-benar akan all out dalam memenangi pertarungan di tiga provinsi itu sebagai jalan menggapai kesuksesan di Pemilihan Umum 2019. Kerasnya pertarungan di tiga daerah tersebut bahkan sudah terasa dari sejak penentuan calon yang sangat alot.
Hingga hari ini, hanya Jawa Barat yang sudah memiliki pasangan calon lengkap. Ada empat pasangan calon yang bakal berebut pemilih di Tanah Priangan. Mereka ialah duet Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Itu pun setelah melalui proses bongkar pasang yang cukup menegangkan di minggu dan hari-hari terakhir. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih ada satu pasangan yang belum menentukan calon wakil gubernur. Di Jawa Tengah, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen Zubair sudah dipastikan bakal maju.
Namun, mereka belum punya calon lawan karena kandidat lain, Sudirman Said, hingga kini belum menemukan teman duet. Cerita sama terjadi di Jawa Timur. Baru pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang siap mendaftar. Syaifullah Yusuf yang sebelumnya sudah mantap berduet dengan Abdullah Azwar Anas, kini terpaksa harus 'menjomblo' lagi setelah Azwar Anas undur diri.
Bongkar pasang, pindah gerbong, kasak-kusuk, adu lobi, juga aksi undur diri di hari-hari terakhir yang mewarnai pilkada Jabar, Jatim, dan Jateng itu kian membuktikan bahwa untuk urusan politik, harus diakui, Jawa masih menjadi sentral. Mudah saja teorinya, siapa memenangi Jawa, dia akan menguasai suara nasional.
Kini tinggal publik yang menilai, perlombaan partai-partai politik berebut pengaruh di Jawa itu demi kepentingan nasional atau keuntungan partai semata. Tidak ada yang bisa menjamin itu, tetapi semoga semua untuk kepentingan bangsa.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved