Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBETULNYA pendaftaran pasangan calon untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 sudah dimulai kemarin. Sejak jauh hari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal pendaftaran calon pada 8-10 Januari 2018. Namun, seperti yang sudah-sudah, hari pertama pendaftaran selalu sepi peminat.
Mendaftar di hari pertama seolah tindakan yang naif atau terlalu lugu. Tak cocok dengan tabiat politikus kalau terlalu lugu. Akhirnya, mereka biasanya berjubel mendaftar di hari terakhir, bahkan tak sedikit yang memilih mendaftar di malam hari sebelum tenggat betul-betul berakhir pukul 24.00.
KPU sebenarnya sudah mengimbau partai pengusung untuk mendaftarkan calon sebelum batas waktu pada 10 Januari 2018. Imbauan KPU itu untuk mengantisipasi potensi calon tak memenuhi syarat pada hari terakhir pendaftaran. Jangan sampai calon yang sudah digadang-gadang, sudah melalui proses penentuan yang rumit dan 'berdarah-darah', malah tidak bisa maju ke tahap pemilihan karena tidak mampu melengkapi persyaratan dan pendaftarannya tidak diterima.
Akan tetapi, imbauan tetaplah hanya imbauan. Tak pernah benar-benar mempan, apalagi buat politisi. Hari terakhir atau setidaknya hari kedua pendaftaran tetap menjadi favorit bagi calon beserta partai pendukungnya untuk mendaftar. Macam-macam alasannya. Ada yang memang menunggu kelengkapan administrasi dan dukungan.
Ada yang menunggu momentum atau hari baik. Ada pula yang menjadikan waktu pendaftaran sebagai bagian dari taktik dan strategi awal memenangi kontestasi. Namun, harus diakui, nuansa pilkada tahun ini agak berbeda. Di sejumlah daerah, keterlambatan pendaftaran itu bukan semata menunggu momentum atau kelengkapan administrasi, melainkan karena potensi ketatnya pertarungan yang memaksa parpol berpikir keras menentukan calon yang mumpuni dan punya kans besar memenangi kontestasi.
Itu terutama terjadi di Jawa dengan tiga provinsi besarnya, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jangan lupa, ketiga daerah itu merupakan lumbung suara nasional. Jumlah pemilih di tiga provinsi terbesar di Pulau Jawa itu mencapai 48% dari total suara nasional.
Tak mengherankan bila parpol benar-benar akan all out dalam memenangi pertarungan di tiga provinsi itu sebagai jalan menggapai kesuksesan di Pemilihan Umum 2019. Kerasnya pertarungan di tiga daerah tersebut bahkan sudah terasa dari sejak penentuan calon yang sangat alot.
Hingga hari ini, hanya Jawa Barat yang sudah memiliki pasangan calon lengkap. Ada empat pasangan calon yang bakal berebut pemilih di Tanah Priangan. Mereka ialah duet Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Itu pun setelah melalui proses bongkar pasang yang cukup menegangkan di minggu dan hari-hari terakhir. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih ada satu pasangan yang belum menentukan calon wakil gubernur. Di Jawa Tengah, pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen Zubair sudah dipastikan bakal maju.
Namun, mereka belum punya calon lawan karena kandidat lain, Sudirman Said, hingga kini belum menemukan teman duet. Cerita sama terjadi di Jawa Timur. Baru pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak yang siap mendaftar. Syaifullah Yusuf yang sebelumnya sudah mantap berduet dengan Abdullah Azwar Anas, kini terpaksa harus 'menjomblo' lagi setelah Azwar Anas undur diri.
Bongkar pasang, pindah gerbong, kasak-kusuk, adu lobi, juga aksi undur diri di hari-hari terakhir yang mewarnai pilkada Jabar, Jatim, dan Jateng itu kian membuktikan bahwa untuk urusan politik, harus diakui, Jawa masih menjadi sentral. Mudah saja teorinya, siapa memenangi Jawa, dia akan menguasai suara nasional.
Kini tinggal publik yang menilai, perlombaan partai-partai politik berebut pengaruh di Jawa itu demi kepentingan nasional atau keuntungan partai semata. Tidak ada yang bisa menjamin itu, tetapi semoga semua untuk kepentingan bangsa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved