Pilkada Jalan Lurus

POLITIK berbiaya tinggi, suka tidak suka, masih menjadi masalah besar di Republik ini. Banyak hal yang membuat politik biaya tinggi itu terus tersemai. Mulai biaya kampanye yang mahal sampai praktik politik uang yang kian kronis, mulai biaya sosialisasi yang tak sedikit hingga mahar politik dengan nilai selangit.

Itulah sebabnya kita selalu saja merasa cemas setiap ada penyelenggaraan kontestasi politik, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden. Cemas karena pada sisi yang lain negeri ini belum lepas dari jeratan korupsi. Betapa mengerikannya ketika politik biaya tinggi itu berjodoh dengan tabiat dan habitat korupsi.

Dengan perspektif seperti itu, kita jadi bisa memahami kekhawatiran sebagian kalangan pegiat antikorupsi yang menduga praktik korupsi pada 2018 bakal lebih marak jika dibandingkan dengan 2017. Kita tahu pada 2018 akan dilaksanakan pilkada serentak di 171 daerah.

Dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun ICW, Rabu (27/12), Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai aktivitas politik yang masif dan berbiaya tinggi pada tahun depan akan mendorong orang lebih berani melakukan korupsi. Mereka khawatir pada 'tahun politik' itu semakin banyak sektor anggaran yang akan dikorupsi.

Kekhawatiran itu wajar jika kita juga menengok data terakhir yang dipaparkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sepanjang 2017, KPK menangani 19 kasus korupsi dan suap yang merupakan hasil operasi tangkap tangan. Itu merupakan rekor sepanjang sejarah KPK berdiri.

Dari 19 kasus itu, 72 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan beragam profil, mulai aparat penegak hukum, anggota legislatif, hingga kepala daerah. Bila ditotal, pada 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan.

Dengan melihat data dan fakta itu, rasanya tidak berlebihan bila kita mengkhawatirkan 'perselingkuhan' politik dengan korupsi bakal makin menjadi-jadi. Bukan untuk maksud menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan kepada semua elemen bangsa ini agar segera mengembalikan muruah dan arah pilkada ke jalan lurusnya.

Pilkada dan pemilihan umum yang lain dalam koridor demokrasi kita ialah sarana untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki kualitas, integritas, dan kapabilitas. Jangan sampai pilkada justru menjadi tempat untuk memproduksi kepala daerah yang merangkap koruptor.

Partai politik jelas punya tanggung jawab besar untuk membuat pilkada kembali ke wajah aslinya sebagai pesta demokrasi yang sebenar-benarnya. Diakui atau tidak, parpol ialah salah satu pihak yang turut aktif menyemai politik uang dengan pola rekrutmen calon kepala daerah yang lebih mementingkan 'gizi' ketimbang visi dan misi.

Memang sudah ada parpol yang dengan tegas mengharamkan uang mahar, tetapi harus jujur kita katakan masih banyak partai yang terus menabur benih politik uang. Di sisi lain, banyak pula kandidat yang justru antusias membeli pencalonan meski sebetulnya secara kualitas dan kapabilitas jauh dari layak.

Di kemudian hari, saat berkuasa, ia pun tak segan mengeruk uang negara untuk mengganti yang sudah ia keluarkan ketika proses pencalonan. Tabiat-tabiat itulah yang melanggengkan politik biaya tinggi dan kemudian menjadi akar korupsi. Kini saatnya rakyat berpartisipasi aktif untuk menghentikan praktik-praktik seperti itu.

Setidaknya, mulailah pilih calon kepala daerah yang berintegritas dan tidak korup, jangan pilih calon yang gemar menebar politik uang atau yang cuma bermodal mahar.