Etika Politik Setengah Hati

ETIKA politik betul-betul masih menjadi barang langka di jagat perpolitikan kita. Para pelaku politik belum sepenuhnya menempatkan fatsun di tataran tertinggi sehingga komitmen dan konsistensi dengan amat gampang mereka abaikan. Banyak yang bilang, para pelaku politik di negeri ini punya semua hal yang dibutuhkan dalam berpolitik untuk meraih kekuasaan, kecuali etika.

Mereka masih miskin etika, padahal etika ialah syarat utama bagi terciptanya politik beradab. Pengabaian terhadap etika politik biasanya mewabah ketika kontestasi perebutan kekuasaan digelar, ketika pemilu atau pilkada diselenggarakan. Celakanya, tak cuma individu, institusi atau organisasi politik pun tak risih untuk menyampingkan etika politik.

Anggapan pengabaian terhadap etika politik terkini dialamatkan kepada Partai Golkar. Pemicunya, mereka seenaknya mencabut dukungan untuk bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Perubahan kepemimpinan dari rezim Setya Novanto ke ketua umum yang baru, Airlangga Hartarto, dengan mudah pula mengubah sikap partai berlambang pohon beringin itu.

Mendukung atau tidak mendukung seorang calon dalam pilkada adalah hak tiap partai politik yang tak bisa diganggu gugat. Namun, ketika partai dengan gampangnya mencabut dukungan yang sudah resmi diberikan dan dideklarasikan, hal itu mengganggu akal sehat publik.

Tak cuma publik, seorang Wakil Presiden Jusuf Kalla pun merasa terganggu oleh keputusan Golkar mencabut dukungan untuk Kang Emil tersebut. Kalla yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar mengingatkan, partai politik harus menjunjung tinggi konsistensi dalam hal pengajuan calon kepala daerah.

Bila parpol mudah goyah, gampang bimbang atas keputusan yang sudah dibuat, citra mereka di mata rakyat akan rusak. Kalla juga merisaukan pencabutan dukungan untuk Ridwan Kamil akan memojokkan posisi Partai Golkar. "Kalau sudah ada komitmen, lain kali kalau suka mengubah-ubah, Golkar keluarkan rekomendasi orang tidak anggap lagi.

Sama saja nanti kalau tiap saya buat surat, besok saya ubah lagi. Itu tidak kredibel namanya," tegas Kalla. Kalla dan sejumlah kader Golkar memang patut mempersoalkan ketidakkonsistenan tersebut, sebab partai itu sedang menapaki langkah untuk bangkit setelah lama tersandera oleh keberadaan Novanto yang terjerat kasus korupsi KTP elektronik.

Sebagai salah satu partai paling besar, paling berpengalaman, dan paling berpengaruh dalam perjalanan Republik ini, Golkar memang tak boleh berlama-lama berkubang dalam ketidakpastian. Mereka sangat pas mengusung semboyan yang begitu agung, yakni Menuju Golkar Bersih, Golkar Bangkit, Menuju Indonesia Raya.

Namun, bisakah Golkar cepat bangkit jika pada saat bersamaan mereka tak memedulikan etika politik? Itu namanya setengah hati memulihkan citra partai. Pencabutan surat rekomendasi pencalonan Ridwan Kamil untuk berpasangan dengan Daniel Mutaqien di Pilgub Jabar 2018, sekali lagi, memang hak Partai Golkar.

Sah-sah pula mereka beralasan pencabutan itu lantaran Kang Emil tak kunjung memastikan untuk menggandeng Daniel yang merupakan kader Golkar sebagai pendampingnya. Namun, pencabutan dukungan terhadap Kang Emil bukan semata urusan internal Partai Golkar.

Ia telah menjadi contoh buruk dari praktik-praktik politik tanpa fatsun, tanpa etika. Ia merupakan wujud dari pengabaian salah satu peran utama parpol, yakni sebagai agen pendidikan politik bagi masyarakat. Jika kerbau dipegang talinya, orang dipegang mulutnya, kredibilitas partai politik bergantung pada sikap dan komitmennya. Partai politik harus menjadi teladan soal bagaimana berpolitik yang beradab, bukan sebaliknya.