Banjir Kotanya Susah Warganya

BENCANA yang rutin terjadi semestinya meningkatkan kesiapan. Bencana semacam itu bisa diprediksi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah membuat prakiraan cuaca kapan hujan terjadi, di mana terjadi, dengan intensitas tertentu. Jakarta sebagai kota langganan banjir semestinya telah siap, bahkan sangat siap, menghadapi banjir.

Sayang, itu belum terlihat di Jakarta hari-hari ini. Banjir yang memang ancaman lama di Ibu Kota belum melahirkan kesiapan Pemprov DKI. Akibatnya, ia membuat kemacetan parah di beberapa ruas jalan, termasuk Dukuh Atas, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto.

Pada Senin (11/12) itu pula sebagian warga di Jatipadang, Jakarta, harus mengungsi akibat banjir karena tanggul jebol. Saat Jakarta kembali diguyur hujan lebat, kemarin, genangan terjadi di beberapa ruas jalan kawasan Kuningan, Tebet, dan, Menteng. Gubernur Anies Baswedan turun ke pusat banjir di Dukuh Atas dan Jatipadang.

Langkah penanggulangan yang dilakukan kemudian membuat banjir surut di kawasan itu. Memang begitu seharusnya seorang gubernur bertindak. Namun, kita patut mencermati penyebab terjadinya luapan air di titik-titik itu. Kerusakan pompa yang tidak ditangani berbulan-bulan hingga struktur tanggul yang tidak sanggup menahan volume air ialah gambaran buruknya kesiapan.

Pun saat Anies menyoroti proyek infrastruktur yang ia tuding ikut menyebabkan banjir. Padahal, jika benar terjadinya hambatan tali air akibat proyek-proyek, itu tetap tidak mengurangi lemahnya persiapan pemprov dalam menghadapi musim penghujan. Bukankah pengawasan kondisi tali air menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut?

Lagi pula, proyek infrastruktur semacam itu bukan baru kemarin dikerjakan, tetapi sudah ada sejak beberapa tahun silam. Mengapa banjir-banjir sebelumnya relatif cepat surut meski banyak proyek infrastruktur yang dikerjakan? Kerusakan teknis dan berbagai kelemahan infrastruktur untuk menghadapi banjir menunjukkan berbagai keteledoran dalam perawatan dan pengawasan yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemprov.

Masa pergantian jabatan gubernur juga tidak dapat menjadi pemakluman karena sistem antisipasi banjir semestinya telah melekat dalam sistem kerja pemprov. Layaknya sebuah pesawat, sistem telah tersedia dalam ruang kemudi. Tinggal bagaimana pilot mengoperasikan semua sistem itu agar berjalan dengan baik.

Estafet kepemimpinan di kursi puncak Ibu Kota pun telah menunjukkan sistem itu bisa berjalan efektif. Warga megapolitan ini sebelumnya punya keyakinan bahwa mereka bisa tetap ber¬aktivitas meski hujan lebat melanda. Kita pun pernah memiliki rasa percaya, bahkan kebanggaan tinggi akan kerja pasukan oranye dan pasukan biru yang sigap mengatasi titik-titik genangan dan banjir.

Kita tentunya ingin melihat bahwa kinerja baik bukan terpaku pada sosok tertentu. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Tanah Air, Jakarta harus menunjukkan kemampuan dalam memiliki sistem yang tangguh dan liat dalam menghadapi ancaman dan musim apa pun. Ketangguhan itu pertama haruslah dibangun dengan logika bekerja yang jelas.

Itu berarti pula kerja yang dampaknya langsung dirasakan warga di titik-titik banjir. Bukan kerja yang membuat banjir menjadi sekadar fenomena alam yang terpantau lewat aplikasi. Tidak pula kita ingin ucapan tanggung jawab sekadar di bibir sementara di saat lainnya mudah mengalihkan kesalahan ke pihak lain.

Sudah saatnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat ini menunjukkan kesi¬apan nyata dalam menghadapi banjir. Kita tidak menginginkan moto ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’ bersalin rupa menjadi ‘Banjir Kotanya, Susah Warganya’.