Membabat Habitat Korupsi

TERUS diberantas, tapi terus pula beranak pinak. Seperti ilalang, korupsi di Republik ini terus saja bertumbuh subur meskipun telah berkali-kali dibakar. Di sini, korupsi seolah telah menemukan habitat terbaiknya sehingga tak gampang mati.

Tengoklah sudah berapa puluh atau berapa ratus orang, dari perangkat desa hingga pemimpin lembaga tinggi negara, yang ditangkap karena tersangkut kasus korupsi dan suap. Akan tetapi, hingga hari ini, praktik rasywah di Indonesia masih saja menggurita, membelit semua lini dan sektor.

Wajar bila Presiden Joko Widodo pun sampai dibuat heran dengan fenomena ini. Saat membuka acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2017, kemarin, Jokowi menyatakan tak habis pikir, dari waktu ke waktu praktik korupsi terus terjadi, padahal sudah banyak pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan.

Selama 13 tahun terakhir, sejak 2004 sampai 2017, Jokowi menyebut setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi. Angka tersebut belum menghitung para pelaku korupsi yang ada di DPR, DPRD, ataupun kementerian dan lembaga.

Keheranan sekaligus keprihatinan Presiden itu tentu juga keprihatinan kita semua. Pekik antikorupsi terus digaungkan, penindakan korupsi juga terasa kian galak, tetapi di balik itu sejatinya celah-celah untuk mencuri uang rakyat tak pernah sepenuhnya tertutup.

Di satu sisi, penindakan demi penindakan semakin keras dilakukan, terutama oleh KPK, termasuk sekian banyak operasi tangkap tangan (OTT) yang membuat geram para pembela koruptor. Namun, di sisi yang lain, kesempatan untuk bertindak lancung memang seperti dibiarkan terbuka. Sekecil apa pun kesempatan, itu ialah pintu bagi masuknya korupsi ke sendi-sendi negara dan pemerintahan.

Setiap aturan, setiap perizinan, kini seolah punya potensi menjadi objek transaksi. Regulasi seperti punya fungsi kedua selain untuk mengatur, yakni menjadi alat untuk memeras. Birokrasi yang banyak diisi oknum bermental korup pun tak kuasa menahan godaan serta rayuan korupsi.

Fakta ini menunjukkan bahwa Presiden tentu tak cukup hanya merasa heran dan prihatin. Bila memang korupsi tidak cukup dilawan dengan penindakan, sekeras apa pun itu, tentu saja sisi pencegahan harus makin diperkuat. Dalam kondisi seperti ini kita sepakat butuh reformasi besar pencegahan korupsi demi membunuh habitat korupsi.

Oleh karena itu, tampaknya kita perlu mengingatkan lagi kepada Presiden yang pada Oktober lalu menjanjikan bakal merilis peraturan presiden (perpres) tentang pencegahan korupsi. Perpres itu sangat dibutuhkan saat ini karena, seperti janji Presiden saat itu, regulasi baru tersebut akan membangun sebuah sistem kerja dan iklim birokrasi yang transparan.

Fokus pada pencegahan bukan berarti mereduksi upaya penindakan. Keduanya mesti berjalan bersama dengan fokus yang sama-sama kuat. Jangan lupa, yang kita hadapi ialah korupsi, kejahatan yang dikategorikan luar biasa. Kalau melawannya bukan dengan cara yang luar biasa, jangan berharap bakal mampu membabatnya habis.