Menimbang Komitmen Calon Panglima TNI

PRESIDEN Joko Widodo memilih Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Nama calon pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 itu sudah diserahkan kepada DPR, kemarin.

Penyerahan nama calon panglima kepada DPR bertujuan memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Presiden mengusulkan satu calon panglima untuk mendapat persetujuan DPR.

Komisi I DPR yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan jangan sampai hanya berperan sebagai stempel untuk menyetujui Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Begitu juga sebaliknya, Komisi I DPR jangan asal beda untuk menolaknya.

Menerima atau menolak calon Panglima TNI yang diusulkan presiden harus berbasiskan argumentasi yang rasional, bukan kepentingan politik. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan. Ketentuan jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian tentu menjadi bagian pertimbangan Presiden Joko Widodo. Kali ini Jokowi memilih Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai KSAU pada 18 Januari 2017. Pilihan itu tentu saja patut diapresiasi.

Proses uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR sebaiknya difokuskan pada pengecekan rekam jejak dan menguji kemampuan serta kompetensi Hadi Tjahjanto sebagai calon panglima. Anggota DPR perlu mengendalikan diri sehingga dalam proses uji kepatutan dan kelayakan itu mereka tidak mengedepankan kepentingan politik sesaat dan sesat pula.

Elok nian bila dalam proses uji kepatutan dan kelayakan tersebut digali komitmen yang kuat, sangat kuat, dari calon panglima, mulai membangun kekuatan pertahanan yang andal hingga memastikan TNI tidak masuk politik praktis.

Pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus menjadi prioritas. Jujur dikatakan bahwa TNI yang dibanggakan selama ini sesungguhnya hanya bermodalkan semangat prajurit karena didukung mesin perang berusia renta. Tentara profesional hanya menjadi mimpi selama TNI disokong mesin perang rongsokan.

Profesionalitas TNI tidak bisa dibangun hanya lewat peluit baris-berbaris. Jangan pula dipaksa berlatih dengan alutsista rongsokan yang pada gilirannya hanya mengantarkan nyawa prajurit terbaik. TNI membutuhkan alutsista modern yang pengadaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga tidak membuka celah untuk korupsi.

Calon panglima juga harus punya komitmen yang kuat untuk memastikan TNI tidak masuk ke ranah politik praktis. Komitmen itu penting karena tahun depan sudah memasuki tahun politik bersamaan dengan pilkada serentak pada 2018 dan pemilihan anggota legislatif berbarengan dengan pilpres pada 2019.

TNI tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, dan ketentuan hukum. Pada saat bersamaan juga harus ada kesadaran sipil untuk tidak manarik-narik, apalagi sengaja menggoda, TNI untuk memasuki wilayah politik praktis.