Menyelamatkan Golkar

PARTAI Golkar, harus kita akui, ialah partai besar dan berpengalaman. Ketika partai-partai 'warisan' Orde Baru doyong bahkan benar-benar tumbang akibat terpaan angin perubahan politik, Partai Beringin tetap kukuh mengakar hingga kini. Pada Pemilu 2014, partai itu menduduki posisi kedua dalam perolehan suara.

Namun, ada yang meramalkan Partai Golkar bakal terpuruk di Pemilu 2019. Penyebabnya apa lagi kalau bukan sangkaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik. Prediksi itu belum tentu terbukti. Akan tetapi, sejumlah survei menempatkan Golkar di posisi ketiga dalam perolehan suara pada Pemilu 2019.

Itu artinya partai ini diprediksi drop dari posisi kedua pada Pemilu 2014 ke posisi ketiga pada Pemilu 2019. Banyak yang mewanti-wanti, bila perombakan kepemimpinan tidak dilakukan, prediksi itu betul-betul terjadi, yakni Golkar benar-benar terpuruk. Terpaan angin korupsi lebih dahsyat daripada terpaan angin perubahan politik.

Partai Demokrat pernah merasakan kencangnya guncangan angin korupsi. Perolehan suara partai ini anjlok pada Pemilu 2014 jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 akibat ketua umumnya, Anas Urbaningrum, serta sejumlah pengurus inti partai terlibat korupsi. Partai Keadilan Sejahtera ialah korban lain dari dahsyatnya tiupan angin korupsi.

Gara-gara ketua umumnya terlibat korupsi, citra partai berbasiskan agama ini ambruk dan berdampak pada menurunnya perolehan suara partai pada Pemilu 2014 jika dibandingkan dengan Pemilu 2009. Partai Golkar semestinya belajar dari pengalaman jelek baik Partai Demokrat maupun PKS.

Celakanya, Partai Golkar seperti mengulur-ulur waktu, tak segera bertindak memulihkan citra partai. Partai Golkar menjadikan praperadilan yang diajukan Novanto sebagai ukuran. Bila memenangi praperadilan, Novanto tetap berada di kursi ketua umum. Bila Novanto kalah, Golkar baru menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa untuk memilih ketua umum pengganti.

Bila hendak memulihkan citra partai selekas-lekasnya, Golkar semestinya segera mengganti Novanto. Jangan sampai pemulihan citra organisasi tersandera oleh upaya pemulihan nama baik individu. Akan tetapi, di sisi lain, rupanya berlangsung upaya keras untuk mempersiapkan pengganti Novanto.

Airlangga Hartarto digadang-gadang menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Novanto. Dukungan kepada Airlangga mengalir. Ia tak diragukan merupakan sosok yang bisa diterima semua faksi di tubuh Golkar bahkan di luar partai. Bila tiba waktunya, ia bakal mulus melaju menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Sosok yang bisa diterima semua pihak menjadi sangat penting saat ini mengingat Golkar, sebagai partai besar, menjadi rebutan, baik opisisi maupun koalisi. Lihatlah bagaimana opisisi kedodoran di parlemen setelah ditinggalkan Golkar. Sebaliknya, setelah Golkar bergabung, koalisi berjaya dalam mengegolkan sejumlah undang-undang di parlemen.

Dukungan dari Golkar tentu amat diperlukan pada Pemilu Presiden 2019. Namun, lebih dari sekadar kepentingan praktis, menyelamatkan Golkar punya arti strategis bagi demokrasi. Berulang kali kita katakan tak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai politik. Sebagai partai besar, Golkar kiranya menjadi pilar besar yang menyangga bangunan demokrasi kita.