Memulihkan Toleransi di Ibu Kota

JAKARTA juara satu kota intoleran. Begitu hasil survei Indeks Kota Toleran 2017 yang diselenggarakan Setara Institute dan dirilis akhir pekan lalu. Hasil survei yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling intoleran itu sesungguhnya tidak terlampau mengejutkan, gampang ditebak apa penyebabnya.

Pilkada DKI-lah yang menjadi musababnya. Sejarah mencatat Pilkada DKI 2017 sebagai pemilihan umum paling brutal sepanjang perjalanan demokrasi Indonesia. Politisasi agama menjadi pangkal kebutralan Pilkada DKI. Politisasi agama itu memukul mundur toleransi bukan cuma ke titik nol, melainkan ke level negatif.

Sejarah juga mencatat siapa kandidat yang secara sadar memolitisasi agama atau setidaknya diuntungkan oleh politisasi agama dan siapa pula kandidat yang menjadi korbannya. Setara telah mencatat sejarah intoleransi di Ibu Kota, sesuatu yang dikhawatirkan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dalam sejumlah kesempatan, Anies mengatakan dirinya tidak takut dengan serangan melalui media sosial, hanya takut dengan sejarawan yang mencatat sejarah. Oleh karena itu, Gubernur Anies Baswedan mesti memulihkan toleransi di Ibu Kota. Itu bila Anies tidak ingin sejarah kelam intoleransi di DKI dicatat lebih panjang oleh sejarawan.

Toleransi semestinya merupakan keniscayaan bagi ibu kota negara. Orang dari berbagai etnik, daerah asal, agama, dan gender, tumpah ruah di Jakarta. Jakarta itu bentuk mini Indonesia. Cuma toleransi yang bisa menautkan dan mempersatukan mereka. Anies bisa belajar dari Kota Manado, Pematang Siantar, dan Salatiga untuk memulihkan toleransi di Jakarta.

Ketiga kota berdasarkan survei indeks kota toleran merupakan kota paling toleran. Di Manado, Pematang Siantar, dan Salatiga agama menjadi modal sosial untuk menumbuhkan dan merawat toleransi. Di ketiga kota itu agama menjadi rahmat yang menautkan, bukan laknat yang memecah belah rakyat.

Di Manado, Pematang Siantar, dan Salatiga, agama tidak dijadikan modal politik untuk meraih kekuasaan yang berujung pada intoleransi. Bila hendak belajar dari ketiga kota tersebut, Anies kiranya mesti menjadikan agama sebagai modal sosial, bukan modal politik.

Tidak menjadikan agama sebagai modal politik perlu kita ingatkan karena meski pilkada telah rampung, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno telah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, keduanya terkesan terus berkampanye. Kata ‘pribumi’, ‘uang haram’, atau ‘hotel syariah’ yang mereka lontarkan menjadi contoh bahwa mereka masih memainkan wacana religious populism seperti semasa kampanye.

Bila hendak memulihkan toleransi, Anies tidak cukup sekadar menghadiri peresmian gereja atau pura atau menyambangi perayaan 90 tahun sekolah Katolik. Semua tahu itu toleransi seremonial dan formal. Jakarta memerlukan toleransi substansial lewat kebijakan dan program kerja yang tidak diskriminatif. Kebijakan dan program kerja semacam itu hanya bisa lahir dari pemimpin toleran yang menjunjung tinggi keberagaman.