Mengakhiri Sesat Jalan Subsidi Energi

BAGAI lagu lama yang diputar berulang-ulang, subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi persoalan yang berkali-kali mencuat tanpa ada penyelesaian. Setiap tahun, realisasi anggaran subsidi energi selalu lebih besar daripada nilai yang direncanakan sehingga kian membuat anggaran negara limbung.

Tahun ini contohnya. Pemerintah memproyeksikan nilai subsidi BBM membengkak Rp75 triliun. Demi mengompensasinya, pemerintah memilih memangkas belanja di berbagai pos kementerian/lembaga senilai total Rp100 triliun. Itu satu langkah kebijakan yang sesungguhnya berpotensi menghambat pembangunan ekonomi. Namun, apa mau dikata, pemerintah seperti sudah kehabisan cara.

Karena tidak ingin dituding tak berdaya dalam mengendalikan laju subsidi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggaungkan wacana 'akhir pekan tanpa BBM subsidi'. Setiap Sabtu dan Minggu seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) direncanakan hanya menjual BBM nonsubsidi. Makin panjanglah daftar wacana kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah beban subsidi BBM.

Seperti juga wacana yang lain, wacana akhir pekan tanpa BBM subsidi menghadapi sejumlah kendala. Bukan tidak mungkin itu juga akan menggantung, tidak sampai direalisasikan.

Seiring dengan itu, uang negara terus mengalir deras untuk membiayai subsidi BBM yang sebagian besar jelas dinikmati golongan mampu. Bayangkan, baru pembengkakannya saja yang sebesar Rp75 triliun bisa untuk membiayai pembangunan jaringan transportasi massal modern di empat kota.

Belum lagi bila yang dialihkan meliputi seluruh subsidi BBM yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp285 triliun. Bukan hanya jaringan transportasi massal di berbagai kota besar, ribuan kilometer jalan tak berbayar yang bisa dilalui hingga pelosok Tanah Air pun bisa terbangun.

Proyek-proyek infrastruktur tidak terbengkalai akibat kekurangan pembiayaan. Pembangunan dermaga, bandara, jalan, dan prasarana jalur logistik lainnya bisa dibiayai murni oleh APBN. Tidak harus menunggu investasi swasta.

Apa pun langkah kebijakan yang direncanakan pemerintah untuk mengatasi beban subsidi BBM, kendala pasti akan menghadang. Kematangan rencana memang diperlukan agar implementasi berjalan lancar. Namun, bukan berarti mereka harus berlarut-larut untuk mengeksekusi. Itu semua membutuhkan keberanian dan ketegasan.

Namun, mengharapkan solusi yang lebih permanen dari pemerintah sekarang yang tinggal berkuasa kurang dari lima bulan seperti menunggu hujan emas dari langit. Bola akan beralih ke tangan pemerintah baru yang bakal terbentuk pada Oktober mendatang.

Karena itu, keberanian harus ditujukan untuk pasangan calon pemimpin yang akan memerintah periode lima tahun ke depan. Sanggupkah mereka memutus mata rantai subsidi yang salah sasaran tersebut lalu mengalihkan ke jalur subsidi yang benar?

Pengalaman ketegasan yang ditunjukkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meratakan jalan konversi minyak tanah ke gas mesti diulang lagi. Apalagi konversi yang bukan kebijakan populer tersebut nyatanya kini bisa dinikmati rakyat, serta bisa menghemat triliunan rupiah uang negara. Cara-cara seperti itulah yang kita butuhkan agar sesat jalan subsidi bisa diakhiri.