Bergerak setelah Mangkrak

BANYAK penyebab proyek infrastruktur di negeri ini mangkrak, tetapi cuma satu solusinya yang membuatnya kembali bergerak. Korupsi menjadi salah satu penyebab mangkraknga proyek infrastruktur. Itu, misalnya, terjadi pada proyek sarana olahraga Hambalang. Kebanyakan proyek infrastruktur mangkrak karena perkara pembiayaan.

Itu terjadi pada sejumlah proyek tol dan bendungan. Solusi membuat proyek-proyek infrastruktur itu kembali bergerak cuma satu, yakni kemauan politik memajukan negeri. Kita membutuhkan pemimpin yang mau berpeluh-peluh untuk membangun infrastruktur yang mangkrak berpuluh-puluh tahun itu.

Terus terang kualitas kepemimpinan seperti itu ada pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tengok saja, pada 2015 atau baru setahun masa jabatan mereka, pemerintahan ini merampungkan delapan proyek yang sebelumnya mangkrak. Kedelapan proyek itu ialah Tol Cikopo-Palimanan di Jawa Barat, Jembatan Dr Ir Soekarno di Sulawesi Utara, Jembatan Merah Putih di Maluku, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, Bendungan Nipah di Jawa Timur, Bendungan Bajulmati di Jawa Timur, penanganan lumpur Sidoarjo di Jawa Timur, dan pembangunan Jembatan Tayan di Kalimantan Barat.

Oktober lalu, Presiden Jokowi meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat, setelah mangkrak selama 29 tahun. Lantas, pekan lalu Presiden meresmikan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang sebelumnya mangkrak selama 21 tahun.

Kemauan politik menjadikan pemimpin berusaha mencari jalan keluar atas berbagai kendala yang menghadang. Ihwal kendala pembiayaan, misalnya, Presiden Jokowi tak cuma mengandalkan APBN. Mekanisme business to business menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur.

Alternatif lain ialah dengan mencari pembiayaan di pasar keuangan. Berbagai alternatif pembiayaan selain APBN tidak hanya menjadikan proyek mangkrak kembali bergerak, tetapi juga menjamin proyek-proyek infrastruktur baru tak bakal mangkrak, tetapi terus bergerak. Menggerakkan infrastruktur bukan tanpa risiko politik.

Risiko politiknya ialah dituduh tidak populis. Political return-nya juga kecil dan lamban karena membangun infrastruktur merupakan proyek jangka panjang, yang manfaatnya baru dirasakan masyarakat beberapa tahun kemudian. Presiden Jokowi menempuh risiko politik itu. Dia memilih menggerakkan kembali proyek infrastruktur yang mangkrak.

Dia juga memilih membangun proyek infrastruktur baru ketimbang menggelontorkan bantuan langsung tunai atau subsidi bahan bakar minyak, misalnya, yang political return-nya cepat dan signifikan. Presiden Jokowi juga tidak memusatkan proyek infrastruktur di Jawa. Bila menghendaki political return, dia akan berkonsentrasi membangun Jawa karena di pulau itulah 60% pemilih yang punya hak suara dalam pemilu berada.

Kita membutuhkan pemimpin yang menggerakkan berbagai proyek infrastruktur karena dalam hal ini kita ketinggalan berpuluh-puluh tahun jika dibandingkan dengan negara lain. Kita tidak menghendaki pemimpin yang memperlamban atau malah menyetop proyek infrastruktur dengan berbagai alasan supaya disebut populis.

Kita memerlukan pemimpin yang berani mengambil risiko, bukan pemimpin yang lututnya lekas bergetar ketika menghadapi berbagai kendala. Kita menginginkan pemimpin yang punya kemauan politik memajukan negeri, bukan yang punya syahwat politik memajukan diri sendiri.