Mengatasi Ketertinggalan Kemudahan Berusaha

PERBAIKAN peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia tahun ini melaju lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Bank Dunia mencatat Indonesia naik 19 peringkat ke posisi ke-72 di antara 190 negara. Pada 2016, 15 tangga peringkat yang terdaki, sedangkan pada 2015 Indonesia melompat 18 peringkat dari posisi ke-109.

Indonesia mendapat kemajuan signifikan di tujuh indikator dengan kemajuan terbanyak di aspek penyediaan listrik. Hasil tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri berbuah positif. Target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo agar Indonesia masuk peringkat 40 besar pada 2020 pun semakin mendekati kenyataan.

Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara yang membukukan perbaikan terbesar selama periode 2005 hingga menjelang 2018. Bahkan, untuk kawasan Asia Pasifik, Indonesia paling banyak memperbaiki aspek kemudahan berbisnis selama lebih dari satu dekade. Kerja keras pemerintah dalam hal ini patut mendapatkan apresiasi.

Tidak kurang dari 16 jilid paket kebijakan telah dikeluarkan dalam kurun tiga tahun belakangan. Hampir seluruhnya bertujuan mempermulus kegiatan usaha. Efektivitas paket-paket kebijakan itu tentu terlihat dari laju perbaikan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis seperti yang didokumentasikan Bank Dunia setiap tahunnya.

Meskipun begitu, tepat bila Presiden Joko Widodo menyatakan belum puas dengan pencapaian tersebut. Bukan hanya karena masih jauh dari target 40 besar, melainkan juga karena kemajuan sejumlah negara lain di ASEAN lebih progresif ketimbang Indonesia. Malaysia, walaupun turun peringkat tahun ini, masih berada di posisi 25 besar.

Thailand dan Brunei Darussalam malah mampu menjadi dua dari 10 negara yang mencatatkan perbaikan paling besar dalam kemudahan berbisnis tahun ini. Vietnam pun naik tingkat ke posisi ke-68. Peringkat keempat negara itu berada di atas Indonesia. Artinya, kemampuan mereka dalam menarik investor lebih baik.

Konsekuensinya, tidak mudah bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot penanaman modal, baik asing maupun lokal. Selayaknya pemerintah tidak berpuas diri. Perbaikan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia masih belum cukup laju untuk mengatasi ketertinggalan, utamanya dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Seperti Indonesia, mereka juga akan terus-menerus melakukan perbaikan dari sisi regulasi. Kue investasi di kawasan Asia Tenggara bakal makin sengit menjadi rebutan. Keunggulan Indonesia berupa pasar konsumen terbesar di kawasan dapat dengan mudah berbalik tidak menguntungkan.

Investor akan banyak berhitung dari sisi produksi. Dengan kemajuan teknologi informasi dan pengiriman, yang dikuatkan pakta perdagangan bebas ASEAN, investor makin tidak perlu berbasis di pasar yang menjadi target. Mereka cukup mengambil lokasi di negara tetangga yang menawarkan iklim usaha yang efisien sekaligus berbiaya murah.

Mau tidak mau pemerintah harus bekerja lebih keras lagi dan rajin mengevaluasi kebijakan yang telah ditelurkan untuk mengasah efektivitasnya. Semangat yang sama diharapkan dari pemerintah daerah. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan memperbesar perekonomian hanya karena lambat mengatasi ketertinggalan dalam kemudahan berbisnis dari negara tetangga.