Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK pejabat militer Indonesia ditolak masuk ke Amerika Serikat.
Penyebabnya terutama tuduhan bahwa mereka terlibat pelanggaran hak asasi manusia.
Pemerintah Amerika Serikat bahkan hingga kini masih memberlakukan larangan itu kepada sejumlah petinggi militer kita.
Akan tetapi, kita heboh begitu mendengar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika.
Bukan apa-apa, sejauh yang kita dengar, Jenderal Gatot tak punya reputasi terlibat pelanggaran HAM.
Ketika pelanggaran HAM terjadi, misalnya di Timor Timur, Gatot belum jadi apa-apa, bukan siapa-siapa.
Jenderal Gatot sedianya memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford Jr untuk menghadiri Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations di Washington DC, 23-24 Oktober 2017.
Panglima TNI berangkat atas izin Presiden Jokowi.
Itu artinya Jenderal Gatot mewakili pemerintah Indonesia.
Bagaimana mungkin orang yang resmi diundang sebagai pejabat negara lalu ditolak kehadirannya oleh pengundang?
Celakanya, pemberitahuan penolakan disampaikan maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.
Ini jelas bukan kesantunan diplomatik.
Emirates semestinya menerbangkan Gatot ke Amerika Serikat pada 21 Oktober 2017.
Namun, karena penolakan itu, Jenderal Gatot akhirnya gagal total ke Amerika.
Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington sudah melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Amerika.
Pemerintah Amerika, melalui Dubes AS untuk RI Joseph Donovan, sudah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Pemerintah Amerika lantas berkomitmen memfasilitasi keberangkatan Gatot.
Namun, Jenderal Gatot memutuskan urung berangkat ke Amerika.
Sebuah keputusan tepat dan bermartabat.
Komitmen Amerika itu bisa jadi cuma basa-basi diplomatik.
Sesungguhnya sudah cukup alasan bagi pemerintah Indonesia untuk melayangkan nota protes, bukan sekadar nota diplomatik.
Nota diplomatik cuma berisi permohonan klarifikasi atas penolakan terhadap Jenderal Gatot.
Pemerintah Amerika ternyata tidak menjelaskan penyebab penolakan itu.
Pihak TNI hanya mengatakan penyebabnya ialah masalah internal Amerika.
Padahal, mengapa gerangan Amerika sempat-sempatnya menolak Gatot amat ditunggu-tunggu.
Publik pun berspekulasi.
Apakah penolakan itu berkaitan dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang fobia terhadap Islam dan muslim?
Apakah ini berkaitan dengan dokumen rahasia AS tentang Peristiwa 1965?
Ataukah ini terkait kedekatan Gatot dengan kelompok-kelompok tertentu dalam gonjang-ganjing politik belakangan ini?
Sejauh terkait dengan kebijakan pemerintah Amerika, kita harus menghormatinya.
Kita cuma bisa mengkritik tanpa bisa mencampurinya.
Akan tetapi, bila terkait dengan isu 1965 dan politik menjelang Pemilu 2019, ia rawan dikapitalisasi untuk kepentingan politik.
Daripada sibuk mengapitalisasi, lebih bagus mengintrospeksi diri mengapa gerangan pemerintah Amerika Serikat menolak kehadiran kita.
Terus terang, sebagai bangsa, malu juga kita bila ada pejabat yang mewakili negara ditolak masuk ke negara lain.
Malunya tuh di bangsa ini.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved