Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK pejabat militer Indonesia ditolak masuk ke Amerika Serikat.
Penyebabnya terutama tuduhan bahwa mereka terlibat pelanggaran hak asasi manusia.
Pemerintah Amerika Serikat bahkan hingga kini masih memberlakukan larangan itu kepada sejumlah petinggi militer kita.
Akan tetapi, kita heboh begitu mendengar Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ditolak masuk ke Amerika.
Bukan apa-apa, sejauh yang kita dengar, Jenderal Gatot tak punya reputasi terlibat pelanggaran HAM.
Ketika pelanggaran HAM terjadi, misalnya di Timor Timur, Gatot belum jadi apa-apa, bukan siapa-siapa.
Jenderal Gatot sedianya memenuhi undangan Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford Jr untuk menghadiri Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations di Washington DC, 23-24 Oktober 2017.
Panglima TNI berangkat atas izin Presiden Jokowi.
Itu artinya Jenderal Gatot mewakili pemerintah Indonesia.
Bagaimana mungkin orang yang resmi diundang sebagai pejabat negara lalu ditolak kehadirannya oleh pengundang?
Celakanya, pemberitahuan penolakan disampaikan maskapai Emirates atas permintaan otoritas keamanan dalam negeri Amerika Serikat.
Ini jelas bukan kesantunan diplomatik.
Emirates semestinya menerbangkan Gatot ke Amerika Serikat pada 21 Oktober 2017.
Namun, karena penolakan itu, Jenderal Gatot akhirnya gagal total ke Amerika.
Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington sudah melayangkan nota diplomatik kepada pemerintah Amerika.
Pemerintah Amerika, melalui Dubes AS untuk RI Joseph Donovan, sudah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Pemerintah Amerika lantas berkomitmen memfasilitasi keberangkatan Gatot.
Namun, Jenderal Gatot memutuskan urung berangkat ke Amerika.
Sebuah keputusan tepat dan bermartabat.
Komitmen Amerika itu bisa jadi cuma basa-basi diplomatik.
Sesungguhnya sudah cukup alasan bagi pemerintah Indonesia untuk melayangkan nota protes, bukan sekadar nota diplomatik.
Nota diplomatik cuma berisi permohonan klarifikasi atas penolakan terhadap Jenderal Gatot.
Pemerintah Amerika ternyata tidak menjelaskan penyebab penolakan itu.
Pihak TNI hanya mengatakan penyebabnya ialah masalah internal Amerika.
Padahal, mengapa gerangan Amerika sempat-sempatnya menolak Gatot amat ditunggu-tunggu.
Publik pun berspekulasi.
Apakah penolakan itu berkaitan dengan kebijakan Presiden Donald Trump yang fobia terhadap Islam dan muslim?
Apakah ini berkaitan dengan dokumen rahasia AS tentang Peristiwa 1965?
Ataukah ini terkait kedekatan Gatot dengan kelompok-kelompok tertentu dalam gonjang-ganjing politik belakangan ini?
Sejauh terkait dengan kebijakan pemerintah Amerika, kita harus menghormatinya.
Kita cuma bisa mengkritik tanpa bisa mencampurinya.
Akan tetapi, bila terkait dengan isu 1965 dan politik menjelang Pemilu 2019, ia rawan dikapitalisasi untuk kepentingan politik.
Daripada sibuk mengapitalisasi, lebih bagus mengintrospeksi diri mengapa gerangan pemerintah Amerika Serikat menolak kehadiran kita.
Terus terang, sebagai bangsa, malu juga kita bila ada pejabat yang mewakili negara ditolak masuk ke negara lain.
Malunya tuh di bangsa ini.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang sejatinya bertugas mengusut dan memberantas korupsi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga bukan tidak menyadari persoalan ini.
GOOGLE dan Youtube akhirnya tunduk dan manut terhadap aturan main di Indonesia.
JUTAAN siswa berjuang keras tiap tahun untuk mendapatkan kursi di perguruan tinggi negeri (PTN) terbaik demi meraih masa depan.
PENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yang kemudian disusul penaikan harga elpiji nonsubsidi, memang tak terhindarkan.
SETELAH penantian panjang, 22 tahun lamanya, akhirnya pekerja rumah tangga (PRT) diakui negara sebagai sebuah profesi.
PERNYATAAN Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang meminta jajarannya tidak sembarangan menetapkan kepala desa sebagai tersangka, patut dicermati secara jernih
DUA hari lagi, tepatnya 22 April 2026, kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia akan melangkahkan kaki dan bertolak meninggalkan asrama haji menuju Tanah Suci
KAMPUS seharusnya menjadi ruang aman, menjadi tempat bagi mahasiswa untuk belajar, berpikir kritis, dan membangun karakter.
Kebebasan pers merupakan sebuah wujud kemuliaan yang menjadi nadi dari negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke daratan Eropa.
PENANGKAPAN Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, membuka tabir yang teramat menyesakkan dada.
Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan strategis, serta percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan bukan lagi sekadar opsi, melainkan keniscayaan.
PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud.
Kejaksaan tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas langkah yang diambil oleh JPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved