Merawat Asa Publik di Tahun Politik

HARI ini persis tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Itu artinya pemerintahan telah melewati separuh masa jabatan. Cukup bagi kita memeriksa kinerja mereka. Meskipun belum semua program kerja tuntas, berbagai fondasi kebijakan telah kukuh menopang visi dan misi presiden.

Arah pembangunan bidang ekonomi dinilai sudah berada pada jalur yang benar, terbukti dari diperolehnya rating layak investasi oleh lembaga internasional Standard & Poor's (S&P) pada tahun ini. Predikat itu juga menegaskan telah ada perubahan struktural dari sisi bujet ataupun pembangunan infrastruktur.

Rezim ini juga telah memberikan perubahan signifikan pada arah pembangunan serta pola pikir membangun Indonesia, bahwa pembangunan tidak hanya di Jawa. Pembangunan sektor infrastruktur menjadi yang menonjol, utamanya untuk daerah di luar Pulau Jawa. Menggenjot pembangunan wilayah timur Indonesia bukan lagi sekadar slogan laiknya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan proyek infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas pada akhirnya nyata-nyata terbangun. Presiden Jokowi menegaskan orientasi pembangunan bukan lagi Jawa atau barat Indonesia, melainkan Indonesia-sentris. Bila pembangunan terkesan memberi perhatian lebih ke wilayah timur, itu disebabkan memang kondisinya tertinggal jauh jika dibandingkan dengan wilayah barat.

Namun, persepsi mentereng dalam bidang ekonomi potensial terhambat karena tahun politik sudah di ambang pintu. Pilkada serentak di 171 daerah pada 2018 serta menuju pemilu serentak pada 2019 tidak bisa dimungkiri akan memecah fokus. Karena itu, Jokowi-JK mesti membuang jauh-jauh idiom bahwa pemerintahan efektif selama tiga tahun pertama, dua tahun berikutnya sibuk persiapan pemilu.

Biarkanlah politik berjalan, kerja pemerintah untuk menyejahterakan rakyat tidak boleh terganggu. Dengan begitu, irama pembangunan tetap terjaga sehingga kepercayaan berinvestasi terawat. Juga pemerintah dituntut lebih fokus, kreatif, dan mampu menjaga stabilitas dalam mengelola keuangan.

Dunia usaha mungkin menunggu proses kontestasi politik selesai, baru memikirkan apakah perlu ekspansi atau sekadar menjalankan bisnis seperti biasa. Rumusnya gampang. Jika stabilitas politik dan keamanan terganggu, fokus pembangunan nasional terpecah. Di bidang politik, pemerintahan ini sesungguhnya berhasil mengelola konflik.

Lihatlah bagaimana Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan aparat hukum sukses mengelola ketegangan politik selama pilkada DKI. Namun, banyak yang menilai pemerintahan belum optimal menjalankan fungsi di bidang hukum, pemberantasan korupsi, serta penegakan hak asasi manusia. Ini tentu menjadi pekerjaan besar yang mesti dituntaskan Jokowi-Jusuf Kalla dalam sisa dua tahun masa pemerintahan.

Presiden sebagai nakhoda pemerintah harus memastikan seluruh personel kabinet tetap bekerja keras untuk negara dan rakyat saat memasuki 2018 dan 2019 yang disebut sebagai tahun politik. Dengan begitu, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla bisa merawat asa dan kepercayaan publik di tahun politik.