Pribumi

PADA mulanya konteks, lalu lahir teks. Teks dan konteks karenanya tak terpisahkan. Bila hendak menafsirkan teks, lihatlah konteksnya. Akan tetapi, tafsir terhadap konteks justru menjadi pangkal perdebatan dan perselisihan. Orang bahkan harus memperdebatkan konteks dari teks omongan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tentang ‘jangan mau dibohongi pakai Surah Al Maidah’ sampai ke ruang sidang.

Perdebatan reda setelah hakim mengirim Ahok ke penjara. Hakim seperti tak mau tahu konteks pidato Ahok. Mungkin saja hakim menjatuhkan hukuman itu karena melihat konteks betapa kelompok-kelompok tertentu di masyarakat 'murka' gara-gara teks omongan Ahok itu. Selama tiga hari belakangan, kita disibukkan menafsirkan konteks dari teks 'pribumi' yang dilontarkan Gubernur baru DKI Anies Baswedan dalam pidato politiknya.

Anies sampai harus repot-repot menjelaskan bahwa konteks dari teks 'pribumi' itu ialah kolonialisme. Seperti kor, para pembela Anies pun ramai-ramai menjelaskan konteks historis dari teks pribumi tersebut. Para pengkritik Anies mengkritik Anies dengan konteks juga. Konteksnya, kata mereka, di tengah polarisasi akibat pilkada DKI yang belum sepenuhnya reda, kata 'pribumi' menambah parah luka politik para pemilih Ahok-Djarot. Apalagi, di Balai Kota spanduk bertuliskan 'Kebangkitan Pribumi Muslim' terbentang.

Padahal, Anies di hari pertama menjabat gubernur mengajak warga Jakarta berekonsiliasi. Tak tahunya polarisasi makin menjadi-jadi. Gubernur Anies tidak sensitif pada konteks, kata mereka. Itulah sebabnya, dalam konteks berbeda, orang tak 'murka' dengan omongan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menyebut 'pemerintah akan bangun konglomerasi pribumi', misalnya.

Orang pun biasa saja dengan organisasi yang sejak lama menyebut diri 'Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia'. Dalam konteks historis, istilah 'pribumi' diintroduksi penjajah Belanda. Belanda menyebutnya inlander. Dalam strata masyarakat kolonial waktu itu, pribumi masuk golongan terendah, pendatang asal Timur Asing termasuk Tiongkok dan Arab golongan tengah, penduduk asal Eropa golongan tertinggi.

Jadilah pribumi istilah yang merendahkan. Sudahlah merendahkan istilah itu dipakai kolonialis untuk memecah belah. Dalam konteks genetika, penelitan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman menyimpulkan kira-kira bahwa nenek moyang orang yang bermukim di Nusantara ialah pendatang, bukan penduduk asli.

Penelitian yang diberi judul Genneka Tunggal Ika itu menyimpulkan tidak ada pribumi. Secara genetika, kita semua nonpribumi. Dalam konteks hukum, Presiden BJ Habibie menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 26/1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi. Instruksi yang ditandatangani pada September 1998 itu menjadi instruksi resmi bagi para menteri hingga para kepala daerah tingkat II.

Sejarah, genetika, dan hukum mengajari kita untuk tak menggunakan istilah pribumi dan nonpribumi. Itu disebabkan kata-kata tersebut bermakna rasial. Itu kira-kira sama dengan istilah 'negro' di Amerika sana. UUD 1945 pun mengubah pasal yang berbunyi ‘Presiden ialah orang Indonesia asli’ menjadi ‘Presiden ialah orang Indonesia’.

Namun, sudahlah, kita sudahi perdebatan konteks istilah 'pribumi' yang dilontarkan Gubernur Anies Baswedan. Perdebatan itu tidak produktif, tetapi kontraproduktif. Sebetulnya tidak juga bila dibilang perdebatan itu tidak produktif. Paling tidak kita bisa membangun wacana, mengetahui mengapa sebaiknya kita tidak menggunakan kata 'pribumi' dan 'nonpribumi'.

Akan tetapi, masak sih seorang gubernur produktif memantik dan memproduksi perdebatan dan wacana? Di hari pertama ia menjabat pula. Bukankah Gubernur DKI semestinya produktif memenuhi janji-janjinya membangun Jakarta lebih baik lagi?