Menuntut Konsistensi MA

UNTUK kesekian kalinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap terduga pelaku tindak pidana koruptor. Terakhir yang terkena sasaran OTT ialah Kepala Pengadilan Tinggi Manado, Sulawesi Utara, Sudiwardono dan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha.

Dalam OTT, Jumat (6/10), petugas KPK menangkap tangan Sudiwardono dan Aditya di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Sudiwardono diduga kuat menerima suap dari Aditya untuk memengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat Pemerintah Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

KPK yang melakukan OTT menemukan uang S$30 ribu dalam amplop putih dan S$23 ribu dalam amplop cokelat di kamar Sudiwardono.

Kita seperti kehabisan rasa terkejut ketika KPK menyebut uang dalam amplop cokelat itu diduga merupakan uang dari sisa pemberian sebelumnya. Apalagi dipaparkan kemudian oleh KPK bahwa uang itu merupakan bagian dari total commitment fee S$100 ribu atau setara Rp1 miliar.

Fakta-fakta yang terpampang bersama terjaringnya seorang ketua hakim pengadilan tinggi dan seorang politikus itu terlalu telanjang untuk dinegasikan. Apalagi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang membawahkan Sudiwardono telah memberhentikan hakim senior tersebut.

Pelajaran penting dari OTT KPK itu ialah betapa tingkat kesulitan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini semakin hari semakin bertambah. Akal sehat kita terlalu sulit untuk menerima kenyataan bagaimana mungkin seorang ketua pengadilan tinggi dapat tertangkap tangan menerima suap terkait dengan pengurusan perkara.

Itulah fakta yang ironisnya terus-menerus terjadi. Tidak terhitung sudah pejabat negara yang terkena OTT. Yang menyedihkan ialah penyakit korupsi itu telah lama menjangkau gawang terakhir dari penegakan hukum, yakni para hakim. Dari kasus terakhir ia bahkan ketua pengadilan tinggi.

Tugas utama untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, oleh sebagian hakim, agaknya telah berubah menjadi urusan jual beli perkara belaka. Bak pasar, ada tawar-menawar dalam perdagangan hukum.

Kita berharap gejala semacam itu bukan fenomena gunung es. Artinya, hakim nakal yang terkena OTT hanyalah sekelompok kecil dari seluruh populasi pejabat negara. Selebihnya ialah hakim baik, hakim yang mampu menjaga integritas.

Dalam konteks ini, MA harus berperan. Melalui Maklumat Nomor 1/2017 per 11 September 2017, MA mengatur jika ditemukan bukti pengawasan dan pembinaan hakim tidak dilaksanakan berkala dan berkesinambungan, MA akan memberhentikan pemimpin MA atau pemimpin badan peradilan di bawahnya.

Kasus Sudiwardono jelas ujian bagi MA. Jika MA konsisten, Ketua MA Hatta Ali harus diberhentikan. Hatta Ali mengatakan bila ada OTT lagi, ia akan undur diri. Pertanyaannya, akankah MA konsisten dengan aturan yang dibuat sendiri? Itu yang kita tunggu.