Rekomendasi BPK bukan Pajangan

KEPATUHAN untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pihak berwenang terkait dengan pengelolaan keuangan adalah sebuah keniscayaan. Hal itu dilakukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun, di negeri ini, sesuatu yang ideal itu tetap saja menjadi barang mahal.

Dari tahun ke tahun, tata kelola keuangan yang dilakukan jajaran pemerintah pusat dan daerah ataupun badan usaha milik negara dan badan usaha lainnya konsisten memprihatinkan. Beragam persoalan yang berpotensi merugikan keuangan negara terus terjadi dan semua itu secara telanjang dibeberkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Rapat Paripurna DPR, tiga hari lalu.

Sebagai auditor negara, BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester I Tahun 2017 dengan temuan 14.997 persoalan yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp27,39 triliun. Seabrek permasalahan mencuat, sebut saja kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 7.284 atau 49%.

Ada pula ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 7.549 atau 50%, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan 164 atau 1%. Kita menyesalkan, amat menyesalkan, hal itu lantaran pengelola negara ini belum sepenuhnya sembuh dari kegemaran mengelola keuangan secara asal.

Padahal, baik buruknya mengelola keuangan sangat berdampak pada optimal tidaknya pemerintah dalam menggerakkan roda pembangunan. Lebih dari itu, buruknya tata kelola keuangan juga sangat mungkin menyebabkan pemborosan, tidak tepat sasaran, hingga merugikan negara.

Itu bisa menjadi celah bagi penyimpangan, dapat pula menjadi modus korupsi bagi pengelola negara yang berwatak rakus. Lebih ironis lagi, ketika pengelolaan keuangan masih banyak permasalahan, pemerintah dan para sejawat cenderung abai dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Bayangkan, BPK telah memeriksa semua entitas yang bermasalah dan permasalahan yang sudah ditindaklanjuti baru 2%.

Mereka yang menindaklanjuti rekomendasi BPK itu telah menyerahkan aset atau menyetorkan anggaran ke kas daerah atau daerah sebesar Rp509,61 miliar. Disebutkan juga, secara keseluruhan pada semester I 2017, BPK memantau 46.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp285,23 triliun.

Dari jumlah itu, baru 320.136 atau 69% rekomendasi ditindaklanjuti dengan nilai Rp132,16 triliun. Sembarangan mengelola keuangan rupanya telah menjadi penyakit kronis bagi banyak aparatur negara. Ketidakpatuhan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK atas persoalan pengelolaan keuangan pun sepertinya sudah menjadi hobi buruk mereka.

Jelas, situasi seperti itu pantang dibiarkan. Undang-undang menggariskan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK. Tiada satu pun alasan untuk mengingkari kewajiban itu karena sepeser pun uang rakyat harus bisa dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Betul bahwa integritas dan kredibilitas BPK akhir-akhir ini disorot miring sejak masuknya orang-orang politik dalam jajaran pimpinan, terlebih setelah beberapa menjual profesionalitas mereka. Namun, fenomena itu bukanlah dalih yang dapat diterima bagi seluruh entitas untuk tidak mengacuhkan rekomendasi BPK.

Tatkala keuangan negara pas-pasan, sudah semestinya aparatur negara mengoptimalkan penggunaan setiap rupiah agar tepat sasaran. Rekomendasi BPK ialah peringatan bahwa jajaran pemerintahan pantang sembarangan mengelola keuangan. Itu bukan sekadar pajangan berhiaskan deretan angka tanpa makna.

Oleh karena itu, rekomendasi BPK harus disikapi secara serius dan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh. Sanksi tegas harus pula ditimpakan kepada mereka yang tak patuh untuk menindaklanjutinya.