Kembali kepada Jati Diri Bangsa

TIDAK satunya kata dan perbuatan merupakan penyakit yang berbahaya, sangat berbahaya. Siapa pun yang mengidap penyakit itu, lambat atau cepat, ia akan diterpa kerusakan dan kebangkrutan.

Bila gejala itu menghinggapi individu, akan rusaklah reputasi dan kehidupan dari individu tersebut. Bila gangguan itu menimpa sebuah bangsa, niscaya bangsa tersebut akan sulit mencapai keunggulan di percaturan global.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan kegalauan semacam itu saat membuka Rapat Kerja Koordinasi Khusus Pemenangan Pemilu 2019 di Riau dan silaturahim DPW NasDem se-Sumatra dan Bali di Pekanbaru, Senin (2/10).

Indonesia saat ini terjebak dalam gejala kejiwaan hipokrisi atau kemunafikan yang parah. Hal itu terjadi karena para pemimpin dan banyak elemen bangsa ini telah melupakan ideologi Pancasila sebagai jati diri bangsa.

Kenapa kita tidak perkasa? Karena kita tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan. Bangsa ini penuh hipokrisi atau kemunafikan. Lain di mulut lain di hati. Kalau kalah, tak mengakui kekalahan.

Bicara ideologis itu di bibir, tapi sebenarnya transaksional dan duit. Ironisnya, perilaku bangsa seperti itu terus berkembang dan menular sedemikian jauh ke banyak dimensi kehidupan.

Di dalam dunia politik, misalnya, partai-partai tampil dengan dua kepribadian. Di depan publik menawarkan politik tanpa mahar. Akan tetapi, di belakang masyarakat, pemilik dan pengurus partai meminta uang tanpa malu kepada para calon anggota legislatif ataupun calon kepala daerah.

Celakanya, penyakit yang berorientasi kepada materi, khususnya uang dan kepentingan kelompok serta golongan ini, terus menular dan menjalar menghinggapi seluruh wilayah dan domain kehidupan di Tanah Air.

Kita prihatin bahkan sangat prihatin dengan gejala yang hingga kini tidak juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Dalam beberapa kasus, kita bahkan melihat kondisi gejala penyakit kemunafikan itu semakin memburuk.

Pengakuan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang terungkap beberapa waktu lalu menambah bukti betapa gejala itu semakin memburuk. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu mengaku dimintai Rp10 miliar jika ingin diusung pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Kita percaya fenomena Dedi merupakan gejala gunung es. Selaras dengan yang ditegaskan Surya Paloh, kita yakin di bawah permukaan, permintaan mahar semakin masif berlangsung.

Politik dramaturgi terus dimainkan. Di depan panggung tanpa keraguan, tanpa kecanggungan, aktor politik menjual slogan politik tanpa mahar. Namun, di belakang panggung mereka menekan para calon untuk membayar mahal tiket pencalonan.

Di depan publik, aktor politik membual akan membela kepentingan rakyat. Di belakang panggung, ia menekan dan mengabdi kepada yang bayar. Politik kemunafikan terus saja dipraktikkan.

Politik penuh kemunafikan ini mesti dihentikan. Kembali kepada jati diri bangsa dengan menyatukan kata dan perbuatan menjadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Bila tidak, kebangkrutan kita sebagai bangsa dan negara hanyalah tinggal menunggu waktu.