Salah Kaprah Biaya Isi Ulang

PERJUANGAN konsumen untuk meminta pembatalan pengenaan biaya isi ulang uang elektronik belum berakhir. Protes keras yang disampaikan masyarakat dalam berbagai saluran itu tidak lantas membuat regulator memenuhi permintaan tersebut. Bank Indonesia tetap menerbitkan aturan yang memenangkan pihak perbankan.

Dalam aturan yang diklaim BI tidak membebani masyarakat itu, biaya isi ulang sebesar maksimal Rp750 dikenakan untuk tiap kali isi ulang dengan nominal di atas Rp200 ribu. Biaya tersebut berlaku untuk pengisian melalui kanal penerbit kartu. Kemudian, bila pengisian dilakukan antarbank dan mitra ketiga, konsumen dibebani biaya maksimal Rp1.500 per transaksi isi ulang berapa pun nominalnya.

Di satu sisi, ada salah kaprah dalam kebijakan itu. Bukankah mengenakan biaya pengisian di atas Rp200 ribu justru mendorong konsumen 'boros' mengisi ulang? Artinya, mereka harus mengisi berulang kali dalam kurun waktu tertentu demi menghindari biaya. Bila itu terjadi, apakah bukan malah timbul inefisiensi?

Logikanya, akan lebih hemat biaya bagi perbankan bila konsumen mengisi langsung dalam jumlah lebih besar. Bukan hanya karena pengisian yang lebih jarang sehingga biaya penanganan lebih rendah, melainkan juga saldo kartu yang mengendap lebih banyak hingga memberikan pendapatan bunga.

Di sisi lain, pengenaan biaya isi ulang bertentangan dengan semangat mewujudkan gerakan transaksi nontunai yang lebih hemat dan transparan. Penggunaan uang tunai tidak hanya memerlukan biaya besar dalam pencetakan uang, tetapi juga lebih sulit dilacak untuk kepentingan perpajakan dan pengungkapan tindak pidana korupsi.

Tentu kita tidak ingin menuding regulator dan perbankan ikut melanggengkan pengemplangan pajak dan korupsi. Kita sedikit bisa memahami kebijakan pengenaan biaya isi ulang yang cacat logika itu untuk pengembangan infrastruktur transaksi nontunai. Akan tetapi, publik lebih banyak tidak habis pikir betapa malasnya perbankan berinovasi tanpa membebani konsumen.

Mereka tidak memperhitungkan keuntungan yang kelak didapat dari efisiensi jangka panjang berkat transaksi nontunai. Begitu pula tambahan pendapatan bunga dari saldo kartu elektronik bila pengguna kartu elektronik semakin banyak. Perilaku yang mau enaknya sendiri itu sudah lebih dulu diaplikasikan pada transaksi isi ulang pulsa ponsel.

Konsumen dikenai biaya tambahan saat membeli melalui ATM dan internet banking. Padahal, gerai-gerai daring lainnya mampu memberikan tarif lebih rendah daripada harga resmi. Beruntung, konsumen masih punya pilihan lain. Cerita lama pula bahwa bank-bank cenderung membebankan inefisiensi kepada masyarakat.

Salah satu bentuknya ialah pengenaan bunga tinggi pinjaman yang sangat responsif merespons kenaikan inflasi, tapi ogah turun ketika inflasi rendah. Bank semestinya bisa lebih cerdas membagi biaya infrastruktur dan pemeliharaan sepenuhnya dengan mitra yang diuntungkan transaksi nontunai, bukan malah menodong konsumen.

Bank masih bisa mengatasi beban biaya internal. Buktinya, bank-bank pelat merah memutuskan tidak mengenakan biaya isi ulang kartu elektronik. Ya, boleh jadi bank-bank swasta akan mengikuti langkah itu karena takut kalah saing. Meski begitu, selama ada aturan yang mendukung, selama itu pula terbuka jalan bagi bank untuk memungut biaya. Konsumen akan selalu berada di posisi rentan menanggung beban yang tidak semestinya ada.