Bersama Membantu Rohingya

AUNG San Suu Kyi oleh dunia internasional sesungguhnya dinilai memiliki semua prasyarat yang diperlukan untuk menghentikan krisis di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Visi demokrasi yang ia miliki dan telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun ketika melawan represi penguasa militer Myanmar, dahulu, sejatinya ialah modal yang tak terbantahkan baginya sebagai pemimpin de facto Myanmar untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan yang dialami etnik Rohingya.

Namun, sebuah pengaturan pembagian kekuasaan yang rumit dengan kubu militer Myanmar membuat ia seolah terpasung. Suu Kyi ialah pemimpin negeri yang tak punya kendali atas tentara. Situasi itulah yang mungkin membuat ia lebih banyak diam ketika komunitas global bersuara keras agar pembantaian dan pengusiran etnik Rohingya oleh militer Myanmar segera disetop.

Ketika bersuara pun sangat kentara Suu Kyi terlihat gamang, antara keinginan melindungi langkah 'kolega' militernya dan memenuhi visi serta idealismenya yang membuat dia pernah didapuk sebagai tokoh pejuang demokrasi Myanmar. Kegamangan itu tampak nyata dalam pidato pertama Suu Kyi terkait dengan krisis Rakhine setelah sekian lama ia berdiam diri, kemarin.

Di satu sisi, tak banyak progres yang ia sampaikan tentang situasi di negara bagian itu. Bahkan media Barat menyebut pidatonya mengecewakan karena dalam beberapa poin ia masih menyangkal fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan adanya genosida terhadap etnik minoritas Rohingya.

Dalam pernyataannya, Suu Kyi memang mengecam seluruh pelanggaran HAM. Namun, ia sama sekali tak menyinggung soal tuduhan pembersihan etnik.

Akan tetapi, di sisi yang lain, pada pidato yang disampaikan dalam bahasa Inggris itu, Suu Kyi memperlihatkan sikap simpatiknya terhadap isu ini dan mulai membuka diri terhadap bantuan internasional. Ia meminta masyarakat internasional membantu Myanmar agar dapat bersatu tanpa memandang garis agama dan etnik. Bahkan Suu Kyi menegaskan pemerintah Myanmar siap untuk membantu kembalinya pengungsi Rohingya yang memenuhi syarat ke permukiman mereka di Rakhine.

Di tengah kegamangan Suu Kyi itu, komunitas internasional patut merespons celah positif yang ditawarkan peraih Nobel Perdamaian 1991 tersebut. Pernyataan Suu Kyi yang menyebut siap mengambil semua tindakan yang diminta dunia internasional untuk memastikan perdamaian di Rakhine dan Myanmar secara keseluruhan jelas tak boleh disia-siakan.

Dalam konteks itu, Indonesia punya peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penyelesaian krisis di Rakhine sesegera mungkin.

Apalagi sejak awal pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif sebagai negara pertama yang melakukan diplomasi khusus terkait dengan kejahatan kemanusiaan itu.

Indonesia juga tercatat sebagai negara yang paling aktif menyalurkan bantuan fisik terhadap korban krisis menahun itu, terutama kepada para pengungsi Rohingya.

Pemerintah tak perlu menghiraukan tudingan-tudingan konyol yang belakangan dilontarkan sejumlah pihak soal pencitraan dan segala macam.

Tugas pemerintah saat ini ialah memastikan tawaran Suu Kyi untuk penyelesaian krisis Myanmar betul-betul dapat diimplementasikan sambil terus meningkatkan intensitas penyaluran bantuan ke wilayah terdampak konflik.

Justru pihak-pihak itulah yang mesti diingatkan karena telah dengan keji memanfaatkan penderitaan warga Rohingya di Myanmar sana demi tujuan politik jangka pendek mereka di dalam negeri. Jari telunjuk mereka terus menuding ke pemerintah, tapi mereka lupa sejatinya empat jari lainnya tengah menunjuk ke mereka.

Kirimkan komentar Anda ke e-mail: forum@mediaindonesia.com