Mewujudkan Koalisi Solid

KOALISI partai politik demi membentuk pemerintahan di negeri ini idealnya berpostur ramping. Koalisi besar yang tambun terbukti tidak efektif, apalagi jika beberapa anggota koalisi itu kerap menyempal dari konsensus koalisi.

Gambaran tersebut nyata tersaji dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang ditopang enam partai politik. Golkar dan PKS yang menjadi mesin penyokong koalisi kerap berseberangan sehingga beberapa kali keputusan pemerintah kandas di parlemen.

Namun, hal yang ideal tersebut masih jauh panggang dari api. Koalisi partai politik untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sepertinya masih membutuhkan 'vitamin' yang lebih banyak untuk meraih kemenangan.

Amat sulit bagi partai politik saat ini untuk hanya membangun pemerintahan bersendikan 'tiga kaki'. Poros politik yang dibangun untuk memajukan capres-cawapres diikuti setidaknya empat partai.

Itu terjadi karena perolehan suara partai peserta pemilu tidak berbeda secara signifikan. Lebih dari separuh parpol meraup suara antara 5% dan 7%, dengan pemenang pemilu yang perolehan suaranya di bawah 20%.

Situasi tersebut membuat pengelompokan partai sangat cair dan amat sulit untuk dibatasi 'hanya' tiga partai. Terlalu percaya diri memaksakan hanya membuat pengelompokan beranggotakan tiga partai juga bisa menjadi masalah.

Koalisi parpol seperti mengÂinginkan rakyat memaklumi sindrom kekurangÂan vitamin yang menjangkiti parpol yang bisa berujung pada kekalahan. Publik harus menyimpan dahulu harapan ideal koalisi ramping yang sangat sehat.

Karena itu, kini perhatian harus kita arahkan untuk mengawasi bagaimana koalisi gemuk tersebut benar-benar solid dan tanpa embel-embel bagi-bagi kekuasaan. MerekÂrut partai sebanyak-banyaknya demi menambah vitamin memang perlu. Namun, kelebihan vitamin bisa membahayakan kesehatan koalisi.

Dengan menyadari tingginya harapan publik akan datangnya perubahan, kita meminta agar koalisi gemuk benar-benar disusun demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Kesadaran tersebut akan membuat partai-partai yang bergabung dalam koalisi tak kecewa jika nantinya tidak bisa mendudukkan kader mereka dalam kabinet.

Hal yang paling utama ialah bagaimana gagasan politik menuju perbaikan bisa diakomodasi koalisi. Politik gagasan harus diletakkan di 'halaman depan' koalisi, sedangkan ambisi mendudukkan orang-orang di kursi pemerintahan mesti disimpan di 'halaman belakang'.

Dengan begitu, mimpi bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera bukanlah impian kosong yang tak berujung.