Memastikan Koalisi tanpa Syarat

ADA kosakata yang akhir-akhir ini sangat populer dalam jagat perpolitikan di Tanah Air. Kosakata itu ialah 'koalisi tanpa syarat'. Tentu saja, munculnya gerakan kerja sama antarpartai politik sonder embel-embel bagi-bagi kursi tersebut sangat melegakan.

Ide yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh saat menegaskan dukungan NasDem terhadap pencapresan Joko Widodo itu lalu diikuti oleh kerja sama partai dalam poros lainnya. Maka, harapan akan berkembangnya langgam politik baru yang lebih bermartabat di Indonesia kian membuncah.

Hal itu amat wajar karena selama ini atmosfer politik kita sudah terlalu pengap dengan politik transaksional sembari mengabaikan kehendak rakyat. Politik dijalankan sekadar sebagai teknik meraih dan mengumpulkan kekuasaan seluas-luasnya, tanpa memedulikan kepentingan bangsa.

Dalam situasi seperti itu, kepentingan individu dan kelompok menjadi menu utama. Adapun kepentingan dan harapan rakyat nyaris dinihilkan, atau sekadar dijadikan pemanis janji politik mengejar syahwat kekuasaan.

Pentingnya kerja sama atau koalisi menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tanpa dibumbui 'menu' bagi-bagi kursi jelas merupakan harapan yang tidak boleh disia-siakan. Itulah kenapa, saat deklarasi koalisi PDIP dengan Partai NasDem dan PKB untuk mendukung Jokowi, Rabu (14/5), pentingnya koalisi mendukung Jokowi dengan tulus ikhlas itu digaungkan lagi.

Surya Paloh, misalnya, kembali menyerukan Nas Dem menaruh harapan besar bersama untuk menjalankan fungsi dan peran koalisi partai demi mengatasi permasalahan bangsa yang kompleks. ''Ketika kita bisa menempatkan komitmen bersama, kita akan terpanggil. Seluruh kemampuan dan saran yang ada tanpa prasyarat apa pun untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden,'' tegas Surya.

Pernyataan itu amat relevan mengingat persepsi sebagian besar masyarakat terhadap para elite didominasi pandangan minor bahwa elite kita amat mabuk dengan kekuasaan.
Nyaris tidak ada ruang untuk ideologi memajukan negeri.

Karena itu, komitmen dukungan tanpa syarat bagi-bagi kekuasaan tersebut mesti dijaga. Partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi juga harus mengawal gagasan luhur tersebut hingga terbentuknya pemerintahan baru.

Siapa pun partai politik yang bertekad membentuk poros kerja sama, mestinya juga menerapkan hal serupa. Jadikan koalisi bagi-bagi kursi menteri seperti yang selama ini kerap terjadi sebagai masa usang yang harus ditanggalkan.

Penegasan soal perlunya menjaga komitmen itu penting karena godaan untuk keluar dari rel koalisi murni amat besar. Salah satu gelagat tingginya godaan tersebut terlihat dari tarik-menarik penentuan cawapres.

Tidak adanya partai politik yang memperolah suara mayoritas penuh membuat keinginan untuk menaikkan 'daya tawar' di mata partai pemimpin koalisi sangat tinggi. Maka, penentuan siapa yang pas menjadi cawapres mulai disusupi agenda-agenda kepentingan kelompok.

Kita berharap semoga kondisi tersebut hanyalah riak-riak kecil yang bukan bagian dari arus utama politik. Kebosanan rakyat atas tingkah polah elite pemburu kekuasaan sudah disampaikan lewat pesan yang amat gamblang, yakni hukuman dengan cara tidak memilih partai yang berkuasa.

Jangan biarkan harapan itu mati sebelum sempat mekar.