Tepat Sasaran Atasi Kemiskinan

PENGENTASAN rakyat dari kemiskinan dan penurunan ketimpangan ekonomi selalu menjadi tugas berat setiap pemerintahan. Pelik dan rumitnya masalah kemiskinan membuat program pengurangan ketimpangan atau pemera-taan ekonomi tidak bisa diharap seperti sulap. Belum berhasilnya program juga belum tentu karena kesalahan perencanaan.

Banyaknya penerima serta parameter yang harus dihitung membuat penyempurnaan program membutuhkan waktu dan ujian di lapangan. Fase penyempurnaan itulah yang kini sedang dihadapi program-program pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemerataan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Banyak kritik dialamatkan pada program beras sejahtera (rastra), program keluarga harapan (PKH), dan kartu Indonesia pintar (KIP). Program pengurangan ketimpangan mestinya menjadikan kelompok miskin sebagai sasaran. Kritik-kritik itu berkaca pada kebocoran penyaluran penerima bansos.

Di berbagai daerah masih dilaporkan adanya orang-orang yang tidak berhak justru masuk ke kelompok penerima bansos. Di sisi lain, rasio gini pada pemerintahan ini terbukti turun. Rasio gini sebesar 0,408 pada 2015 turun menjadi 0,393 pada 2017. Rasio gini 0,4 dikate-gorikan rawan atau lampu kuning. Dengan penurunan rasio gini tersebut harus diakui bahwa program bansos cukup efektif mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Program ini telah memutus program bantuan yang tidak efektif, yakni subsisdi BBM yang terbukti tidak tepat sasaran. Perbaikan yang harus dilakukan ialah pada perbaikan target penerima bansos itu. Hanya dengan target yang presisi, jurang ketimpangan benar-benar dapat dikurangi. Hanya dengan itu pula pemerintah akan membuktikan bahwa penekanan angka kemiskinan di bawah level 10% bukan isapan jempol.

Maka, kita mendukung Menko Perekonomian Darmin Nasution yang akan memfokuskan target penerima bansos. Salah satu caranya dengan pemutakhiran dan pengintegrasian data penerima subsidi. Darmin mengungkapkan bahwa dari penyisiran Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terhadap 22,8 juta pelanggan, nyatanya hanya 4,1 juta pelanggan yang layak menerima subsidi.

Dari jumlah itu pun diperkirakan setelah verifikasi lanjutan hanya ada penambahan 2,44 juta penerima subsidi, baik dalam bentuk rastra maupun energi berbasis nontunai. Data terbaru inilah yang semestinya digunakan instansi-instasi dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap pelaksanaan dari penerima bansos juga harus diperketat.

Contohnya ialah kehadiran peserta bansos di fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Perbaikan pengawasan dan pendampingan juga harus dilakukan dalam pelaksanaan dana desa. Dana desa bisa mengurangi ketimpangan antarwilayah dan antarpendapatan. Namun, telah ratusan kasus penyelewengan dana desa dilaporkan ke KPK dan kementerian terkait. Penyelewengan ini jelas mengisyaratkan keharusan perbaikan pelaksanaan program dengan segera.

Berbagai kebocoran pelaksanaan, terutama karena minimnya petugas pendampingan dan pengawasan program, harus segera ditindaklanjuti. Sebab program dana desa sesungguhnya penting dalam meningkatkan produktivitas kelompok terbawah. Program ini semestinya dapat menciptakan efek bergulir yang pada akhirnya dapat secara signifikan mengurangi ketimpangan ekonomi.