Cukup Muhammad Zahra

KEBRUTALAN sosial lewat tindak¬an main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan bukanlah tren baru di tengah masyarakat. Pengeroyokan terhadap penjambret, perampok, dan begal kerap memenuhi pemberitaan dengan segala polemiknya. Budaya main hakim sendiri juga tecermin dari maraknya upaya teror baik dengan sasaran psikologis maupun fisik, atau yang lazim disebut persekusi.

Padahal jelas, dalam konstitusi republik ini, hukumlah yang menjadi panglima. Hukum ialah pranata bagi negara untuk melindungi segenap warga dari ancaman yang berpotensi merenggut hak-haknya. Hukum ada untuk mengatur tatanan sosial di masyarakat serta interaksi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tidak bisa masyarakat bertindak sendiri meskipun dengan dalih mencari keadilan karena keadilan menurut hukumlah yang mestinya dijunjung tinggi.

Tidak ada pembenaran sedikit pun terhadap aksi main hakim sendiri, baik secara hukum ataupun moral. Hanya hukum rimba yang membenarkan perilaku main hakim sendiri. Tragedi yang menimpa Muhammad Zahra, seorang yang dibakar hidup-hidup oleh masyarakat karena dituding mencuri alat elektronik masjid, menegaskan upaya main hakim merupakan perilaku barbar. Bukan saja melanggar hukum, itu merupakan tindakan keji tak tertarakan. Apalagi, dalam kasus yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat, pekan lalu itu, korban tidak atau belum terbukti mencuri. Kalaulah korban mencuri, main hakim sendiri seperti itu tidak bisa dibenarkan dari sisi hukum dan kemanusiaan.

Keadilan tetap memerlukan penyelidikan dan penyidikan, dan itu menjadi kewenangan penegak hukum. Tidak bisa keadilan hadir secara instan dalam kondisi sosial masyarakat yang diselimuti amarah menggebu-gebu. Setiap individu atau kelompok di negeri ini diharuskan menghormati hukum. Kesadaran hukum mestinya membudaya. Jika ada pelaku kejahatan, silakan serahkan kepada aparat. Biarkan saluran hukum yang memprosesnya.

Indonesia negara hukum. Untuk semua jenis kejahatan, ada hukuman yang mengatur secara adil. Ikuti sistem hukum dan jangan merasa benar serta main hakim sendiri. Hukum memiliki kekuatan untuk mengatur kepentingan umum serta menjaga keadilan dan ketertiban publik.

Bagi Zahra, keadilan telah tumbang. Dirinya murni merupakan korban penganiayaan, bukan sekadar korban main hakim sendiri. Menjadi tugas polisi untuk menegakkan kembali tiang keadilan yang patah. Usut tuntas dan segera adili para pelakunya. Masyarakat juga harus sadar bahwa main hakim sendiri punya pertanggungjawaban secara hukum. Tidak ada pembenaran terhadapnya. Seberapa pun besar tindak kejahatan seseorang, proses pengadilannya harus dipercayakan kepada mekanisme hukum.

Tentunya agar masyarakat menghormati hukum, hukum itu harus berwibawa. Berwibawa substansi hukumnya dan penegak hukumnya. Akan tetapi, bila ada yang mengatakan rakyat main hakim sendiri dalam kasus Zahra karena ketiadaan wibawa hukum, itu juga tidak benar. Apakah para pelaku kebrutalan terhadap Zahra sudah membawa perkara ini ke aparat hukum dan aparat hukum mengabaikannya sehingga mereka merasa berhak main hakim sendiri? Tidak sama sekali.

Betul kita tetap harus meningkatkan kewibawaan hukum. Akan tetapi, dalam masyarakat beradab, kebrutalan terhadap Zahra tak bisa dibenarkan sekalipun, taruhlah, hukum tidak berwibawa. Bukankah masih ada kemanusiaan? Dalam kasus Zahra, kita pun mempertanyakan kemanusiaan para pelaku. Cukup Muhammad Zahra yang menjadi korban kebrutalan tak berperikemanusiaan. Jangan ada lagi Zahra-Zahra lain di negeri beradab ini.