Rindu Komnas HAM Zaman Orde Baru

SUKSESI komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia harus menjadi momentum untuk merevitalisasi peran lembaga ini sesuai dengan amanat reformasi. Jangan sampai lembaga ini berlarut-larut terdelegitimasi karena minim peran dalam penegakan HAM di negeri ini.

Pemilihan komisioner yang punya kapasitas, integritas, dan independensi kuat menjadi langkah satu-satunya untuk mengangkat kembali muruah lembaga ini.

Komisioner periode sekarang ditengarai gagal menjalankan mandat. Hal itu disimpulkan dari hasil kajian evaluasi Komnas HAM periode 2012-2017 yang disusun Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM.

Sejumlah indikasi pelanggaran mewarnai kinerja mereka, di antaranya dugaan korupsi anggaran dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada Mei 2016, kegagalan penanganan kasus dan penyelidikan Komnas HAM, lemahnya kinerja, tak maksimalnya pelapor khusus HAM, serta pembiaran terhadap aktor pelanggar HAM untuk menduduki jabatan publik.

Selain itu, independensi, kapasitas, dan kredibilitas komisioner Komnas HAM periode sekarang menjadi persoalan tersendiri. Belum lagi urusan organisasi di internal membuat Komnas HAM jatuh dalam urusan perebutan jabatan dengan perubahan tata tertib sehingga masa jabatan pimpinan Komnas HAM yang semula 2 tahun 6 bulan diubah menjadi 1 tahun.

Jelas kondisi ini memengaruhi efektivitas Komnas HAM. Bukannya menunjukkan perbaik¬an, kinerja Komnas HAM dari periode ke periode justru memgalami penurunan. Di sinilah Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM dituntut untuk cermat, bagaimana menyeleksi kandidat yang benar-benar berintegritas dan independen.

Pemulihan wibawa lembaga juga harus dipertimbangkan dalam proses seleksi supaya Komnas HAM kembali dipercaya masyarakat. Ke depan perlu Komnas HAM yang memiliki visi baru, soliditas kuat di antara komisioner. Setiap kebijakan yang akan diputuskan harus berdasarkan kesepahaman semua komisioner.

Di pundak Jimly Asshiddiqie bersama anggota pansel lainnya itulah tanggung jawab tersebut dipanggul. Tidak berat karena pansel menerima berjibun masukan yang mengalir dari publik tentang rekam jejak para kandidat. Akan tetapi, tidak mudah juga karena butuh keberanian untuk tegas tidak meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat independen, berintegritas, dan punya kapabilitas.

Berdasarkan penelusuran Koalisi Selamatkan Komnas HAM, 13 kandidat komisioner ditengarai punya afiliasi dengan partai politik. Sejumlah 13 calon komisioner terafiliasi dengan kepentingan bisnis dan korporasi.
Yang barangkali paling mencemaskan, 9 calon komisioner terkait dengan kelompok radikal. Termasuk dugaan minimnya integritas sejumlah calon karena pernah terkait dalam korupsi dan gratifikasi.

Pansel memang bukan penentu akhir komisioner terpilih karena dari 14 orang yang dipilih pansel, nantinya akan ditentukan DPR melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sehingga terpilih tujuh komisioner. Namun, jika pansel sejak awal mengeliminasi kandidat-kandidat yang minim independensi dan kompetensi, DPR akan lebih mudah memproses mekanisme politiknya.

Publik tentu rindu dengan peran vital Komnas HAM di masa awal pembentukannya di masa Orde Baru. Di masa kepemimpinan Ali Said, Baharuddin Lopa, dan Asmara Nababan, Komnas HAM berani membuat terobosan meskipun rezim represif. Komnas HAM pada saat itu secara langsung mencari fakta ke lapangan, mengumumkan hasil investigasi mereka, dan memberikan rekomendasi.