Merawat Politik Kerja

HIRUK pikuk politik tampaknya tidak membuat fokus pemerintah berpaling untuk terus membangun kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nyatanya terus mendulang apresiasi publik. Tingkat kepuasan publik tentunya berkorelasi positif dengan kinerja. Rakyat masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi, yang tecermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Sebanyak 74,8% dari 1.350 responden dari seluruh Indonesia mengakui arah perjalanan bangsa Indonesia kini sudah benar. Sebanyak 40,5% responden merasakan kondisi perekonomian membaik ketimbang tahun lalu. Tidak hanya itu, 53,9% responden bahkan menilai keadaan ekonomi rumah tangga akan lebih baik lagi tahun depan. Kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga publik juga masih tinggi, yakni TNI 90%, Presiden 86%, KPK 86%, Polri 77%, pengadilan 76%, dan kejaksaan 74%.

Itu membuktikan kinerja Presiden di bidang politik, penegakan hukum, dan keamanan juga baik di mata masyarakat. Tingkat kepercayaan rakyat yang besar ini mestinya bisa dikapitalisasi untuk terus memacu lokomotif pembangunan menuju Indonesia yang lebih optimistis. Politik kerja yang terus digaungkan Presiden hendaknya lestari dalam kerja keras pemerintah dan seluruh jajarannya.

Tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi bisa menjadi modal yang mesti terus dirawat. Saatnya memegang kendali dan terus mempercepat pencapaian ekonomi yang sudah berada di jalur yang benar. Indikator-indikator kinerja yang membuat publik begitu terpuaskan sepantasnya dipertahankan. Tetap genjot pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, serta infrastruktur strategis misalnya irigasi dan perumahan rakyat.

Politik deregulasi yang menjadi motor kebijakan Presiden Jokowi jelas lebih memudahkan pelayanan publik, termasuk untuk sektor investasi. Tuntutan politik kerja kepada pemerintah wajar belaka, tetapi sokongan dari institusi negara lainnya merupakan keniscayaan. Dua elemen negara lainnya, legislatif dan yudikatif, termasuk partai politik mestinya turut menjaga momentum ini.

Politik yang dinamis akan membuat eksekutif lebih tenang dalam menggerakkan pembangunan. Namun, tantangan sesungguhnya bagi Presiden yakni dua tahun mendatang, untuk tetap membuat orkestra kabinetnya bernas. Rangkaian peristiwa politik, yakni pilkada serentak 2018 di 171 daerah yang kemudian disusul rangkaian pemilu serentak 2019, bakal menjadi ujian.

Kita mafhum, ketika tahun politik datang, kinerja cenderung tersendat. Tidak bisa dimungkiri, jajaran kabinet dan pemerintahan daerah merupakan gabungan-gabungan dari kekuatan politik. Konsentrasi mereka pun terpecah antara mengurus rakyat dan mengurus kepentingan politik sehingga potensi konflik kepentingan pun terjadi.

Tentunya publik tetap berharap kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk melakukan percepatan pembangunan, tancap gas, serta menjalankan mesin pemerintahan sehingga benar-benar berjalan efektif dan efisien.