Mencegah Spiral Ketegangan Sosial

MENOLAK kedatangan seseorang atau sekelompok orang di suatu tempat dengan tujuan menghalau orang yang tidak dikehendaki merupakan sebuah perbuatan tidak menyenangkan.

Pihak yang menolak ataupun pihak yang ditolak sejatinya ialah para pihak yang sama-sama merasakan afeksi negatif.

Penolak dan yang ditolak merasakan sebentuk emosi yang sama-sama tidak menggembirakan.

Penolak tidak suka dengan kehadiran seseorang atau sekelompok orang, sedangkan pihak yang ditolak merasa tujuannya datang ke suatu tempat menjadi terhambat atau bahkan gagal sama sekali.

Bila keadaan semacam itu terus-menerus berlangsung, hampir dapat dipastikan tensi sosial tak terhindarkan.

Ironisnya, itulah yang tengah berlangsung di Indonesia, hari-hari belakangan ini.

Penolakan kedatangan Fahri Hamzah di Kota Manado akhir pekan lalu menjadi fakta empiris terkini dari terus berlangsungnya aksi tolak-menolak tersebut.

Wakil Ketua DPR yang semula berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu ditolak kedatangannya oleh ratusan orang berpakaian serbahitam, beberapa di antaranya mengusung dan mengacung-acungkan senjata tajam, saat ia tiba di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (13/5).

Massa menolak Fahri karena ia dinilai mengganggu ketenteraman warga Sulut yang hidup dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selama ini Fahri dikenal sebagai sosok pemimpin dewan yang kerap menggunakan narasi yang merefleksikan penggunaan politik identitas.

Masyarakat kemudian seperti mendapat pembenaran untuk melancarkan balasan, juga dengan berbasis politik dan sentimen identitas.

Bukan hanya Fahri yang mengalami penolakan.

Insiden sejenis juga menimpa Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH, hanya satu pekan sebelum Fahri.

Cornelis dilaporkan diusir masyarakat Aceh ketika menghadiri undangan Gubernur Aceh.

Cornelis pun ditolak kehadirannya oleh warga Aceh karena dipersepsi telah mempraktikkan narasi-narasi identitas.

Kita jelas sangat prihatin dengan insiden-insiden yang dialami baik oleh Fahri maupun Cornelis.

Penolakan dan bahkan pengusiran bukanlah cara yang baik, di mana pun, kapan pun, dan siapa pun yang melakukannya.

Dalam konteks sebagai bangsa yang ramah dan menjunjung toleransi, praktik penolakan dan pengusiran kepada siapa pun, termasuk figur yang tidak kita sukai, sudah berada jauh di luar koridor kepatutan.

Yang berlangsung di balik penolakan Fahri dan Cornelis ialah praktik 'balas dendam' atas nama identitas.

Masyarakat Manado menolak Fahri karena dia diduga akan menghadiri pelantikan pengurus organisasi yang selama ini dikenal doyan mempraktikkan kekerasan atas nama identitas agama.

Masyarakat Banda Aceh menolak Cornelis karena menganggap sang gubernur menggalang rakyat Kalbar menolak kehadiran organisasi tadi.

Jauh sebelum itu, ulama Banten menolak pengangkatan kapolda karena sang kapolda berbeda identitas agama dengan agama mayoritas.

Hal ini pula yang terjadi dengan Lurah Lenteng Agung Susan dan Camat Pajangan Yulius Suharta.

Bukan tidak mungkin kelak masyarakat mayoritas bukan muslim akan menolak pejabat muslim sebagai balasan.

Jika itu terjadi, masyarakat kita akan menghadapi ketegangan sosial.

Bila itu terus-menerus terjadi tanpa putus, kita bakal terjebak pada apa yang disebut spiral ketegangan sosial. Jangan sampai.

Kita mesti mencegah spiral ketegangan sosial tersebut.

Bila sudah berbentuk spiral, ketegangan sosial telanjur melingkar-lingkar sukar diurai.

Tiada jalan lain kecuali elite politik, organisasi kemasyarakatan, negara, dan masyarakat luas harus mau menerima perbedaan.

Kita semua mesti menahan diri, tidak mengeksploitasi politik identitas.

Bila ada hal-hal yang tidak pas atau kurang pantas, tempuhlah jalur dialog atau hukum untuk menyelesaikannya.