Pulanglah Rizieq

KETELADANAN tampaknya merupakan barang mahal di era ini. Tokoh-tokoh yang menjadi anutan kelompok masyarakat kerap tidak mampu memberikan contoh yang baik sebagai warga negara yang taat aturan dan hukum. Bagi sebagian tokoh, lebih mudah menuntut orang lain untuk mematuhi norma-norma ketimbang menunjukkan sikap patuh ketika harus menghadapi proses hukum itu sendiri.

Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab, salah satunya. Perilaku Rizieq yang sudah dua kali sengaja mangkir dari panggilan penegak hukum merupakan indikasi minimnya keteladanan sebagai tokoh. Padahal, itu baru terkait dengan satu perkara yang membelitnya. Masih ada enam perkara hukum lainnya yang tengah dihadapi Rizieq. Ia tersangka dalam perkara dugaan penodaan Pancasila dan terlapor pada dua perkara penodaan agama, dua perkara fitnah gambar palu arit di lembar uang kertas RI, serta penguasaan tanah ilegal.

Terakhir, Rizieq tersangkut kasus pornografi. Bukannya menghadapi, Rizieq memilih berumrah dan sibuk dengan urusan pribadi di luar negeri. Ia mungkin lupa bahwa selama dirinya masih menyandang kewarganegaraan Indonesia, ia terikat hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Ketokohan, gelar, ataupun profesi tidak lantas menjadikan orang mendapatkan keistimewaan. Sesuai dengan konstitusi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum.

Dengan asas praduga tak bersalah yang dianut sistem peradilan kita, Rizieq berkesempatan memberikan klarifikasi sekaligus membuktikan ia memang tidak bersalah. Justru dengan selalu menghindar, timbul praduga bahwa Rizieq menyadari ia bersalah sehingga sulit lolos dari jeruji. Mangkirnya Rizieq pun membuat berbagai opini semakin liar berkembang. Pandangan-pandangan yang dituangkan dalam berbagai media komunikasi beseliweran mengaduk-aduk emosi.

Bila terus berlangsung, bukan tidak mungkin sebagian masyarakat akan terhasut. Dengan sikapnya sekarang, Rizieq bahkan seperti menunggu gerakan masif para pendukung dan simpatisan untuk membela dirinya melalui pengadilan massa. Rizieq perlu belajar dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kendati merasa tidak bersalah, tidak sekali pun Ahok mangkir dari proses hukum.

Seluruh tahapan ia jalani hingga putusan pengadilan tingkat pertama memvonisnya dua tahun penjara, jauh lebih berat ketimbang tuntutan jaksa pidana satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Ahok bahkan meminta aksi unjuk rasa yang digelar menuntut pembebasan dirinya dihentikan. Sistem hukum dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk diinjak-injak.

Kalaupun ada kekurangan-kekurangan dalam perangkat hukum, sudah ada mekanisme legal yang bisa ditempuh. Kalau perlu, merevisi undang-undang yang dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Dari proses yang ada pun, jalan legal terbuka lebar. Seseorang yang divonis bersalah, tetapi merasa vonis itu tidak adil, berkesempatan mengajukan banding hingga ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

Dunia penegakan hukum dan peradilan menjunjung moto yang tegas dan berani. Keadilan harus ditegakkan walau langit runtuh, begitu bunyinya. Jadi, pulanglah Rizieq, hadapi proses hukum yang menjerat Anda. Percuma menunggu sampai langit runtuh.