Vonis Hakim tanpa Intimidasi

KEMERDEKAAN dan/atau independensi hakim merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin terselenggaranya keadilan dalam sistem hukum positif. Tekanan, intervensi, dan campur tangan dalam bentuk apa pun terhadap otoritas kehakiman merupakan musuh utama yang mengancam imparsialitas sistem peradilan tersebut. Prinsip itu berlaku universal dalam peradaban modern di mana pun, kapan pun, dan dalam kasus hukum apa pun.

Akan tetapi, dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kita khawatir berlakunya prinsip tersebut mengalami pengecualian. Menurut rencana, majelis hakim kasus Ahok dijadwalkan bersidang kembali, Selasa (9/5). Dalam sidang ke-22 tersebut, majelis hakim akan mengagendakan pembacaan vonis.

Akan tetapi, mendekati sidang tersebut, aksi massa besar-besaran lagi-lagi digelar. Aksi yang diberi nama 55, mengacu pada waktu pelaksanaan aksi, yakni 5 Mei (5/5), diorganisasi Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI). Mereka menuntut Mahkamah Agung agar majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap terdakwa Ahok.

Kita tentu memahami sepenuhnya bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dimiliki seluruh warga negara Indonesia. Di alam demokrasi, siapa pun boleh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan aspirasi, sejauh hal itu berlangsung dengan baik, tertib, damai, dan tidak melanggar koridor hukum. Akan tetapi, pengerahan massa secara besar-besaran dengan tuntutan yang sangat spesifik, yakni meminta hakim memberikan hukuman optimal kepada Ahok, kita khawatirkan bukan sekadar bentuk penyampaian aspirasi.

Sejumlah kalangan pun mengemukakan kekhawatiran yang sama. Banyak yang menilai aksi massa tersebut dapat berkembang menjadi sebentuk intervensi tertentu kepada independensi hakim. Apalagi, jika hal itu dilakukan dengan pengerahan massa secara masif dan terus-menerus dengan tujuan untuk memengaruhi hakim yang akan memutuskan vonis terhadap terdakwa Ahok.

Kita harapkan hakim tidak terpengaruh oleh bentuk apa pun dari intervensi yang ingin memengaruhi independensi mereka, termasuk tekanan massa secara besar-besaran dalam bentuk unjuk rasa. Karena itu, kita mengapresiasi sikap MA yang dikemukakan kepada perwakilan pengunjuk rasa, kemarin. Dalam pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa, MA dilaporkan menjamin bahwa dalam vonis tidak akan ada intervensi.

MA pun dikatakan menjamin putusan majelis kelak berdasarkan fakta sidang dan keadilan di masyarakat. Kita berharap posisi independen seperti itulah yang benar-benar akan diambil majelis hakim saat memvonis perkara Ahok. Kita juga meminta seluruh pihak menghormati vonis apa pun yang kelak dijatuhkan majelis hakim. Publik tidak perlu membuat persoalan baru di luar kasus penodaan agama tersebut, misalnya dengan intimidasi massa terhadap otoritas hakim.

Itu merupakan bentuk mob justice yang tidak perlu ada dalam sistem peradilan kita. Masyarakat yang maju ialah masyarakat yang menyelesaikan perselisihan dan sengketa dengan pendekatan hukum yang adil dan bebas intervensi. Sebaliknya, mob justice melakukannya dengan tekanan dan pemaksaan massa.

Yang terakhir ini, harus kita jauhkan. Selain akan mencampakkan negeri ini dari peradaban, ia juga merupakan penodaan yang fatal terhadap demokrasi.