Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Pilkada
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
Memekarkan Daerah Menimbun Masalah
06/5/2014 00:00
PEMEKARAN daerah mestinya bertujuan meraih kesejahteraan rakyat setinggi-tingginya. Namun, alih-alih mewujudkan perbaikan kehidupan ekonomi di wilayah yang dimekarkan, pembentukan daerah otonom baru selama ini justru memunculkan banyak masalah.
Lebih dari separuh daerah otonom baru gagal mewujudkan impian menjadi wilayah yang sejahtera. Data yang dirilis Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, akhir tahun lalu, menunjukkan 78% dari 57 daerah otonom baru yang sudah berusia tiga tahun gagal berkembang.
Hasil kajian itulah yang membuat Kementerian Dalam Negeri pernah mengusulkan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Pemekaran daerah pun telah melenceng dari spirit Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Jangankan sukses mengkreasi pendapatan asli daerah, sebagian besar daerah pemekaran tersebut justru menjadi ‘beban’ baru bagi keuangan negara. Terlebih lagi fakta menunjukkan banyak daerah tersebut menggunakan APBD untuk menggaji pegawai.
Daerah otonom baru pun menjelma menjadi lahan ‘penghidupan’ bagi elite penyelenggara pemerintah ketimbang sarana untuk memakmurkan rakyat.
Sejak 1999, sudah terbentuk 220 daerah otonom baru, terdiri dari 7 provinsi dan 213 merupakan pemekaran kabupaten dan kota. Celakanya, hasrat menggebu-gebu untuk memekarkan daerah tak kunjung berhenti. Apalagi ketika nafsu pemekaran tersebut bertaut dengan kepentingan politik meraih kursi kekuasaan, isu pemekaran pun menjadi alat tawar yang seksi.
Itulah setidaknya nuansa yang kita tangkap dari kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti pembahasan 65 rancangan undang-undang daerah otonom baru. Kesepakatan yang dicapai beberapa saat menjelang pemilu legislatif 9 April 2014 tersebut dipersepsikan sebagai ‘jualan’ partai politik untuk mendulang suara.
Pekan lalu, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah mengkaji 65 daerah otonom baru yang diusulkan DPR tersebut. Hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada presiden sebelum dibahas lagi dengan DPR.
Kita mendesak para pemutus kebijakan untuk menghentikan pembahasan pembentukan 65 daerah otonom baru tersebut sebelum jelas manfaatnya bagi rakyat untuk jangka panjang. Janji memoratorium pemekaran jangan hanya jadi pemanis retorika politik tanpa hadir sebagai kenyataan.
Lebih-lebih lagi kini sedang dirancang redesain sistem pemekaran melalui RUU Pemerintah Daerah. Lebih elok jika pembahasan daerah otonomi baru tersebut menunggu RUU Pemerintah Daerah tuntas dibahas.
Lebih dari separuh daerah otonom baru gagal mewujudkan impian menjadi wilayah yang sejahtera. Data yang dirilis Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek, akhir tahun lalu, menunjukkan 78% dari 57 daerah otonom baru yang sudah berusia tiga tahun gagal berkembang.
Hasil kajian itulah yang membuat Kementerian Dalam Negeri pernah mengusulkan moratorium pembentukan daerah otonom baru. Pemekaran daerah pun telah melenceng dari spirit Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Jangankan sukses mengkreasi pendapatan asli daerah, sebagian besar daerah pemekaran tersebut justru menjadi ‘beban’ baru bagi keuangan negara. Terlebih lagi fakta menunjukkan banyak daerah tersebut menggunakan APBD untuk menggaji pegawai.
Daerah otonom baru pun menjelma menjadi lahan ‘penghidupan’ bagi elite penyelenggara pemerintah ketimbang sarana untuk memakmurkan rakyat.
Sejak 1999, sudah terbentuk 220 daerah otonom baru, terdiri dari 7 provinsi dan 213 merupakan pemekaran kabupaten dan kota. Celakanya, hasrat menggebu-gebu untuk memekarkan daerah tak kunjung berhenti. Apalagi ketika nafsu pemekaran tersebut bertaut dengan kepentingan politik meraih kursi kekuasaan, isu pemekaran pun menjadi alat tawar yang seksi.
Itulah setidaknya nuansa yang kita tangkap dari kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti pembahasan 65 rancangan undang-undang daerah otonom baru. Kesepakatan yang dicapai beberapa saat menjelang pemilu legislatif 9 April 2014 tersebut dipersepsikan sebagai ‘jualan’ partai politik untuk mendulang suara.
Pekan lalu, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah mengkaji 65 daerah otonom baru yang diusulkan DPR tersebut. Hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada presiden sebelum dibahas lagi dengan DPR.
Kita mendesak para pemutus kebijakan untuk menghentikan pembahasan pembentukan 65 daerah otonom baru tersebut sebelum jelas manfaatnya bagi rakyat untuk jangka panjang. Janji memoratorium pemekaran jangan hanya jadi pemanis retorika politik tanpa hadir sebagai kenyataan.
Lebih-lebih lagi kini sedang dirancang redesain sistem pemekaran melalui RUU Pemerintah Daerah. Lebih elok jika pembahasan daerah otonomi baru tersebut menunggu RUU Pemerintah Daerah tuntas dibahas.
Berita Lainnya
-
![Mengevaluasi Penyaluran Bansos]()
Mengevaluasi Penyaluran Bansos
09/8/2025 05:00BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
-
![Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan]()
Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan
08/8/2025 05:00PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
-
![Vonis Pantas untuk Aparat Culas]()
Vonis Pantas untuk Aparat Culas
07/8/2025 05:00SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
-
![Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi]()
Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi
06/8/2025 05:00EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
-
![Merangkul yang tengah Resah]()
Merangkul yang tengah Resah
05/8/2025 05:00BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
-
![Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti]()
Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti
04/8/2025 05:00MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
-
![Membuka Pintu Rekonsiliasi]()
Membuka Pintu Rekonsiliasi
02/8/2025 05:00Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
-
![Main Hajar Rekening ala PPATK]()
Main Hajar Rekening ala PPATK
01/8/2025 05:00ENTAH karena terlalu banyak pekerjaan, atau justru lagi enggak ada kerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir puluhan juta rekening milik masyarakat.
-
![Masih Berburu Harun Masiku]()
Masih Berburu Harun Masiku
31/7/2025 05:00KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas.
-
![Indonesia Rumah Bersama]()
Indonesia Rumah Bersama
30/7/2025 05:00Intoleransi dalam bentuk apa pun sesungguhnya tidak bisa dibenarkan.
-
![Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa]()
Jangan Biarkan Rasuah Rambah Desa
29/7/2025 05:00KEPALA Desa ibarat etalase dalam urusan akuntabilitas dan pelayanan publik.
-
![Ujian Kekuatan ASEAN]()
Ujian Kekuatan ASEAN
28/7/2025 05:00KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar.
-
![Atasi Karhutla Butuh Ketegasan]()
Atasi Karhutla Butuh Ketegasan
26/7/2025 05:00NEGERI ini memang penuh ironi. Di saat musim hujan, banjir selalu melanda dan tidak pernah tertangani dengan tuntas. Selepas banjir, muncul kemarau.
-
![Jaga Kedaulatan Digital Nasional]()
Jaga Kedaulatan Digital Nasional
25/7/2025 05:00Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
-
![Ini Soal Kesetiaan, Bung]()
Ini Soal Kesetiaan, Bung
24/7/2025 05:00EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
-
![Koperasi Desa versus Serakahnomics]()
Koperasi Desa versus Serakahnomics
23/7/2025 05:00SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
Opini
-
![Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI]()
Pembiaran Krisis Marawi Lemahnya Diplomasi RI
17/6/2017 00:15 -
![Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?]()
Gaji Ke-13 dan THR Berkah atau Bumerang?
17/6/2017 00:02 -
![Demokrasi di PTN Tinggal Teori]()
Demokrasi di PTN Tinggal Teori
16/6/2017 00:15
Kolom Pakar
-
![Adios Zaman Sembunyi Pajak!]()
Adios Zaman Sembunyi Pajak!
12/6/2017 04:30 -
![Mewaspadai Bahaya Persekusi]()
Mewaspadai Bahaya Persekusi
05/6/2017 02:30 -
![Menghidupkan Semangat Pancasila]()
Menghidupkan Semangat Pancasila
29/5/2017 04:30
BenihBaik
Affiliated with:
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved