Umat Berdaya Ekonomi Berjaya

BELAKANGAN muncul pendapat bahwa kesenjangan ekonomi bisa memicu radikalisme. Dari situlah lahir semangat memeratakan pembangunan ekonomi supaya radikalisme tidak bangkit.

Radikalisme dalam banyak kasus sesungguhnya bukan digerakkan oleh motif-motif ekonomi. Radikalisme lahir lebih karena ideologi menyimpang yang oleh guru bangsa Syafi'i Maarif disebut misguided arabism serupa yang diterapkan Islamic State.

Radikalisme juga bangkit lebih karena teologi sesat yang oleh Syafi'i Maarif disebut teologi maut, sebuah paham berani mati tetapi takut hidup. Kenyataannya, negara-negara yang dikuasai kelompok radikal ekonominya morat-marit. Ketimpangan ekonomi hanya dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk berbuat radikal.

Kalangan elite memanipulasi ketimpangan ekonomi untuk mengampanyekan populisme yang seringkali berujung pada rasialisme serupa yang diterapkan Presiden Trump di Amerika Serikat. Tujuan mereka sebetulnya lebih ke politik, yakni kekuasaan politik, bukan penguasaan sumber-sumber ekonomi secara lebih merata. Celakanya rakyat tidak sadar bila mereka dieksploitasi elite.

Ketika sudah mencapai kekuasaan, elite melupakan rakyat begitu saja. Kesenjangan ekonomi memang harus dikurangi, bukan demi mencegah radikalisme, melainkan demi mewujudkan keadilan sosial. Ideologi negara Indonesia menuntut negara melalui pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan Presiden Joko Widodo memperlihatkan keseriusan mengurangi liang kesenjangan ekonomi.

Di masa pemerintahan ini, kesenjangan yang diperlihatkan angka gini rasio menurun dari 0,42 menjadi 0,397. Penurunannya terbilang tipis. Sekitar 1% orang Indonesia masih menguasai 49,3% sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi terus berkomitmen mengurangi lagi angka ketimpangan ekonomi sampai titik aman. Presiden menjadikan 2017 ini sebagai tahun pemerataan pembangunan ekonomi demi semakin mengurangi kesenjangan.

Presiden Jokowi kembali menekankan komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi ketika membuka Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Sabtu (22/4). Pemerintah, misalnya, berkomitmen menjalankan reforma agraria dengan mendistribusikan 9 juta hektar lahan kepada rakyat. Kita tahu tanah merupakan salah satu sumber ekonomi.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat, peran ulama menjadi penting. Oleh karena itu, Presiden mengajak ulama berperan serta memberdayakan ekonomi umat.Ulama, misalnya, tak lagi melulu mengutbahkan hal-hal yang berbau politik serupa di masa Pilkada DKI. Ulama dalam kutbahnya sudah saatnya mendorong umat berwirausaha. Para kiai semestinya menjadikan pesantren yang mereka asuh sebagai pusat pemberdayaan ekonomi santri.

Bukankah, Nabi Muhammad, yang perjalanannya dalam Isra Miraj kita peringati hari ini, adalah seorang pengusaha juga? Namun, Pemerintah harus memberi akses kredit, pemasaran, serta mendorong pengusaha besar bermitra dengan wirausahawan kecil dan menengah yang kelak bertumbuh di kalangan umat. Akan tetapi, kita harus ingatkan bahwa upaya pemberdayaan dan pemerataan ekonomi di kalangan umat tidak dalam konteks sosiologis, yakni muslim versus nonmuslim atau pribumi versus nonpribumi.

Pemberdayaan dan pemerataan ekonomi umat harus dalam konteks kelas, yakni kehendak untuk bersama-sama naik kelas dari kelas bawah ke kelas menengah atau atas. Umat Islam ialah bagian terbesar penduduk Indonesia. Memberdayakan ekonomi umat sangat bisa mengurangi kesenjangan ekonomi. Bila pemberdayaan itu sukses, tak akan segelintir orang menguasai sebagian besar aset ekonomi.