Bukan Penodaan Agama

DALAM persidangan, mencari keadilan ibarat menapaki tangga. Anak-anak tangga merupakan fakta dan bukti yang diungkap. Makin baik pengungkapan fakta, makin kuat anak tangga mengarahkan pada keadilan. Persidangan yang mampu membawa pada puncak tangga keadilan ini pula yang kita harapkan pada kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sejauh ini, kita pantas mengapresiasi karena persidangan tersebut berpijak pada anak-anak tangga yang kukuh. Hal itu seperti terlihat di sidang ke-18 yang berlangsung kemarin. Jaksa menuntut Basuki satu tahun penjara dengan dua tahun masa percobaan. Itu artinya, bila vonis hakim kelak tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa, Basuki tidak perlu menjalani penahanan.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu, tim jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Basuki dengan dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 156 KUHP. Pasal itu intinya berbunyi tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ketua Tim JPU menjelaskan dakwaan yang dipilih sebagai pijakan hukum ialah yang dipandang terbukti oleh jaksa.

Jaksa menjabarkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar, salah satunya ialah buku Basuki yang mencantumkan bahwa pengguna Al-Maidah adalah golongan elite politik. Dari sini tersirat pula bahwa dakwaan alternatif pertama atau dakwaan primer yang sebelumnya diajukan pada sidang Desember lalu tidak dipandang terbukti oleh jaksa. Dakwaan alternatif pertama itu ialah pasal 156a KUHP yang pada intinya adalah permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Itu artinya Basuki tidak terbukti menodai agama. Tuntutan itu menunjukkan keteguhan jaksa terhadap fakta hukum di persidangan. Kita pantas mangapresiasinya. Kita pun pantas mengacungkan jempol karena jaksa telah bekerja secara independen dan tidak gentar terhadap tekanan-tekanan pihak luar. Adanya pihak yang kecewa terhadap tuntutan jaksa sah belaka. Namun, kekecewaan yang disertai tudingan intervensi, bahkan tuntutan kepada presiden, jelas sikap yang keblinger.

Sikap itu justru menegaskan kelompok yang sebenarnya mendukung hukum dan kelompok yang berusaha membengkokkan hukum. Sungguh memalukan ketika kelompok yang awalnya berkoar-koar mengawal persidangan, tetapi pada akhirnya justru melecehkan persidangan itu sendiri. Tekanan-tekanan seperti itu tentunya bakal terus ada, tetapi persidangan jelas tidak boleh tergoyahkan.

Keteguhan dan independensi yang telah ditunjukkan jaksa semestinya pula dimiliki para hakim. Bahkan sebagai pihak yang paling berwenang memberikan putusan, hakim harus memiliki objektivitas yang lebih tinggi pada fakta-fakta hukum. Hanya dengan sikap itulah, hakim dapat menjadi anak tangga terakhir yang kukuh. Hakim akan membawa terdakwa dan penuntut mencapai keadilan sejati yang ada di puncak tangga.

Sebaliknya, jika hakim goyah, takluk pada tekenan pihak luar, sia-sialah tangga panjang persidangan yang sama-sama telah disaksikan bangsa ini. Keputusan yang lari dari fakta hukum sama artinya dengan anak tangga yang rapuh. Bukan puncak tangga yang kita gapai, melainkan terpuruk ke kegagalan hukum. Kita percaya hakim sangat independen menyelenggarakan persidangan demi persidangan, sejak sidang pertama hingga vonis kelak.