Memulihkan Netralitas KPPS

PILKADA DKI Jakarta putaran kedua digelar besok. Sebanyak lebih dari 7,2 juta penduduk Jakarta berhak menggunakan hak pilih di 13.034 tempat pemungutan suara (TPS). Memberi suara di TPS itulah wujud nyata kedaulatan rakyat. Rakyat Jakarta yang berdaulat bermakna bahwa merekalah yang menentukan siapa gubernur dan wakil gubernur yang berhak memimpin Ibu Kota. Pilihannya pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat atau pasangan Anies R Baswedan dan pengusaha Sandiaga S Uno.

Ada dua syarat yang mesti dipenuhi agar pilkada Jakarta benar-benar sebagai wujud kedaulatan rakyat. Pertama, memastikan setiap penduduk Jakarta yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih dan bisa menggunakan hak pilih. Kedua, hak pilih itu digunakan sesuai dengan kehendak bebas, tanpa ada intimidasi langsung atau secara psikologis. Intimidasi psikologis, misalnya, terkait dengan rencana kehadiran segerombolan orang untuk mengawasi TPS. Hanya dengan memilih sesuai kehendak bebas itulah asas pilkada terpenuhi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Harus tegas dikatakan bahwa penanggung jawab agar pilkada Jakarta sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat secara hierarkis ada di tangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Namun, secara operasional tanggung jawab itu dipikul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah tujuh orang. KPPS bertanggung jawab atas pemungutan suara di TPS.

KPPS ialah pelaksana operasional langsung penyelenggaraan pilkada di TPS yang berpuncak pada pemungutan suara, penghitungan hasil pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Baik buruk rupa penyelenggaraan pilkada Jakarta sangat bergantung pada KPPS. Jujur diakui, pada pilkada putaran pertama tidak sedikit anggota KPPS yang menjadi bagian dari problem pilkada. Mereka tidak profesional dan tidak netral. Jangan pernah kalah dari keledai yang tidak mau terperosok pada lubang yang sama, KPPS hendaknya belajar dari kekurangan pelaksanaan pilkada tahap pertama.

Publik berharap, sangat berharap, KPPS bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di TPS. Apakah harapan itu bisa terwujud, tentu saja perjalanan waktu yang membuktikan. Namun, sejauh ini, masih ditemukan kesengkarutan penyebaran formulir C6. Formulir C6 ialah salah satu biang kerok orang tidak bisa menggunakan hak pilih pada putaran pertama. Ada KPPS yang menolak pemilih tanpa C6, padahal C6 ibarat surat undangan untuk datang ke TPS. Nama penerima undangan tersebut pasti tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Pembagian C6 kepada pemilih menjadi tugas KPPS. C6 dibagikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Jika masih ada pemilih yang hingga hari ini belum mendapatkan C6, tidak perlu cemas. Sepanjang nama tertera di DPT, kendati C6 tidak diterima, KPPS wajib memfasilitasi yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilih.

Patut diingatkan agar KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan pilkada tetap menjaga integritas pribadi yang kuat, jujur, adil, dan tidak menjadi partisan dalam sikap dan tindakan sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara. Ia juga tidak boleh diskriminatif terhadap pasangan calon dan jangan sekali-kali merugikan pemilih. Sangat diharapkan agar pemungutan suara di setiap TPS mencerminkan pesta rakyat sehingga warga bisa menggunakan hak pilih dengan penuh kegembiraan, objektif, dan merdeka tanpa tekanan.

Pilkada Jakarta berkualitas dan berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab KPPS. Yang tidak kalah pentingnya ialah menjadi pemilih yang cerdas dan rasional dengan memeriksa secara saksama prestasi, kinerja, dan kualitas kepemimpinan pasangan calon. Jangan sampai salah memilih dalam 5 detik di TPS bisa menyesal selama lima tahun ke depan.