Kita tidak Takut Kita Peduli

DUA hari menjelang hari pencoblosan pilkada DKI putaran kedua, dua perkara masih menghantui warga pemilih. Perkara pertama apa lagi kalau bukan piknik Al Maidah. Persoalan kedua ialah masih adanya pemilih yang tidak mendapat formulir C6. Tamasya Al Maidah ialah ajakan kepada warga luar DKI untuk datang ke tempat pemungutan suara. Tujuannya, katanya, untuk mengawal TPS. Mengawal TPS? Bukankah ada Badan Pengawas Pemilu dan aparat yang mengawal TPS? Bukankah ada saksi dari para kandidat yang juga mengawasi pemungutan suara?

Bukankah para pemilih akan ikut pula mengawal dan mengawasi pemungutan suara? Terang benderang, tujuan piknik Al Maidah apa lagi kalau bukan mengintimidasi supaya pemilih takut hadir di TPS. Tujuan berikutnya ialah mengintimidasi pemilih yang nekat datang ke TPS untuk tidak memilih kandidat tertentu. Siapakah kandidat itu? Dari nama gerakannya, tidak perlu genius untuk menyimpulkan dia ialah kandidat yang dituduh menodai Surah Al Maidah. Itu artinya sulit untuk tidak mengatakan bahwa di balik piknik Al Maidah ada upaya mendorong pemilih memilih kandidat yang satu lagi.

Terus terang kita katakan piknik Al Maidah merupakan teror atau intimidasi politik berbungkus agama. Ia menggunakan agama sekadar sebagai alat politik. Ia hendak membuat pemilih tidak bebas menentukan pilihan, dan itu jelas pelanggaran. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya mengimbau mereka mengurungkan rencana wisata politik intimidatif itu. Polda bahkan mengancam akan menghalau mereka. Namun, bila mereka tetap bebal, pemilih tidak boleh takut datang ke TPS. Lawan mereka dengan tetap datang ke TPS untuk mencoblos secara leluasa dan rasional.

Dulu, ketika teroris meneror Jakarta dengan bom pada 2008, kita berteriak "Kami tidak takut." Kini, ketika teroris politik meneror dengan piknik politik di Pilkada DKI 2017, kita juga berteriak, "Kita tidak takut." Bila kita takut datang ke TPS, itulah yang mereka harapkan. Bila kita takut datang ke TPS, itu artinya akal sehat terkalahkan oleh akal bebal. Kewarasan politik tak boleh kalah oleh kebebalan politik. Jangan pedulikan mereka. Anggap saja mereka orang-orang yang jarang piknik. Terkait dengan formulir C6, pemilih tetap harus berusaha mendapatkannya. Bila sampai hari pemungutan suara formulir C6 tak kunjung didapat, pemilih sebaiknya tetap datang ke TPS.

Pemilih tetap bisa mencoblos dengan menunjukkan KTP elektronik. Pemilih harus peduli dengan haknya. Formulir C6 hanyalah semacam surat undangan untuk memilih. Bila sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, orang tetap bisa mencoblos dengan memperlihatkan KTP elektronik. Jangan sampai panitia pemungutan suara di TPS berpikir bahwa pemilih yang tidak mendapat formulir C6 tidak terdaftar sebagai pemilih. Dengan hadir di TPS, para pemilih bisa menyaksikan, mengawal, dan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara.

Jangan sampai panitia pemungutan suara di TPS menggunakan perkara formulir C6 ini untuk menghalangi orang menjalankan hak konstitusional mereka, sebagaimana yang terjadi pada putaran pertama. Para pemilih yang kelak tetap datang ke TPS meski tanpa formulir C6 telah menunjukkan kepedulian kepada pilkada DKI, keberlanjutan pembangunan Jakarta serta masa depan ibu kota negara.

Demokrasi memerlukan keberanian dan kepedulian untuk menegakkannya. Sekali lagi, pemilih tidak boleh takut intimidasi politik, tetap datang ke TPS untuk menentukan pilihan secara bebas dan rasional. Pemilih juga harus peduli, tetap hadir di TPS untuk mencoblos meski tanpa formulir C6.