Memilih Gubernur Konkret

DEBAT final dalam rangkaian pilkada DKI Jakarta putaran kedua, tadi malam, patut diapresiasi. Sebuah keputusan yang tepat dari KPU DKI Jakarta melibatkan komunitas masyarakat untuk ikut mengungkapkan permasalahan warga Ibu Kota sekaligus menanyakan langsung kepada kedua pasangan kandidat di arena debat. Hasilnya bisa kita lihat tadi malam, perdebatan antara Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi lebih tajam dan menusuk ke persoalan.

Pertanyaan panelis dari kalangan pakar atau pengamat bukan tak berkualitas, melainkan mungkin lebih teoretis sehingga jawaban juga lebih banyak terdengar memakai bahasa-bahasa teori. Pertanyaan dari publik lebih praktis dan menyentuh permasalahan riil sehingga menuntut jawaban yang juga praktis dan taktis. Harus diakui, jika dibandingkan dengan debat-debat sebelumnya di putaran pertama, debat pamungkas tadi malam menjadi lebih menggigit karena lebih menonjolkan substansi ketimbang teori.

Persoalan-persoalan yang diangkat juga lebih nyata, yang terjadi hari ini. Bukan persoalan yang dibuat-buat, yang biasa dilakukan untuk menutupi problem sesungguhnya. Persoalan transportasi, reklamasi, kebutuhan tempat tinggal, pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta dunia usaha selama ini memang nyata menjadi momok Jakarta. Cukup melegakan, tadi malam, permasalahan-permasalahan itu lumayan terkupas meski tidak terlalu tuntas. Keterlibatan publik melalui komunitas itu juga secara tidak langsung telah membantu pelaksanaan debat menjadi sebuah ajang untuk jualan program, bertarung konsep, dan beradu gagasan konkret.

Penajaman program dan visi-misi kandidat lewat pertanyaan masyarakat telah menghindarkan debat tadi malam menjadi tempat untuk menjual jargon kosong dan memperdagangkan materi yang terkait atau menyinggung SARA. Dengan demikian, kita tentu ingin debat yang lebih berkualitas itu dapat menarik sebanyak-banyaknya pemilih untuk mau terlibat dalam pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 19 April mendatang. Atmosfer yang berkembang dalam debat terakhir diharapkan mampu mengubah pandangan skeptis sebagian orang Jakarta terhadap pilkada sehingga mereka mau berpartisipasi dalam pencoblosan putaran kedua nanti.

Debat dikatakan sukses bukan hanya ketika ia bisa mengelaborasi secara mendalam hal-hal yang substansial dan mendasar, melainkan juga ketika ia mampu mengerek partisipasi warga dalam pemungutan suara. Debat disebut berhasil bila arena itu juga dapat menjadi alat untuk menggiring pemilih menentukan preferensi mereka berdasarkan program-program yang ditawarkan kandidat, bukan berdasarkan hal-hal berbau SARA. Sisi baik kandidat tentu tidak bisa hanya dilihat dari sejarah, kiprah, dan rekam jejak.

Apalagi ini ialah kontestasi mencari pemimpin di satu wilayah yang masih sarat dengan belitan persoalan pelik. Yang dibutuhkan ialah pemimpin yang mampu mencarikan jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tidak bisa tidak, semua itu hanya akan tergambar lewat program konkret yang salah satunya dipertarungkan dalam debat. Karena itu, mestinya, debat bisa memberikan referensi penting, terutama bagi pemilih yang belum menentukan pilihan.

Pilkada ialah pertandingan program, bukan perlombaan emosional. Program yang ditawarkan para kandidat semestinya program rasional, bukan program muluk-muluk, yang indah diucapkan di atas panggung debat tetapi sulit bahkan tidak mungkin direalisasikan di panggung kenyataan. Pemilih semestinya akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat dengan program yang rasional dan konkret. Idealnya, calon gubernur dan wakil gubernur yang punya program konkret dan rasional yang selayaknya memenangi kontestasi demokrasi tersebut.