Premanisme Politik yang Sempurna

LAGI-LAGI bangsa ini dibuat muak oleh polah legislator. Kali ini para anggota dan pemimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengangkangi putusan hukum.
Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan aturan mengenai periode 2,5 tahun untuk pimpinan DPD. Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 itu juga berarti pengembalian periode pimpinan DPD ke masa lima tahun.

Namun, alih-alih menghormati keputusan sesama lembaga tinggi negara, DPD justru ngotot melaksanakan pemilihan ketua pada Senin (3/4) malam. Sempurnalah kita melihat betapa rendahnya moral politik dan ketatanegaraan para anggota dewan pilihan rakyat itu. Nafsu berkuasa begitu merasuki hingga tidak sudi jika pergantian pimpinan menunggu masa lima tahun.

Keluarnya nama Oesman Sapta Odang sebagai ketua juga bukti keserakahan itu. Oesman yang akrab disapa OSO sudah menduduki jabatan Wakil Ketua MPR.
Terpilihnya Oesman juga menunjukkan telah kuatnya pengaruh partai politik di DPD. Oesman merupakan Ketua Umum Partai Hanura. Memang, di satu sisi, kita juga harus mengakui adanya keteledoran memalukan dari MA mengenai kesalahan pengetikan keputusan. Ini pantas menjadi tamparan dan pelajaran bagi setiap lembaga negara agar menjaga kesempurnaan kerja dalam hal kecil sekalipun.

Namun, kesalahan pengetikan itu tetap saja tidak sepantasnya dianggap sebagai pembuka jalan untuk proses pemilihan ketua di DPD. Tidak pantas pula kesalahan pengetikan itu mengubah hal yang sah. Jika benar sosok-sosok yang duduk di DPD ialah para senator, semestinya mereka memiliki nurani untuk menghormati hukum dan tata negara. Sayangnya yang terlihat memang sebaliknya. Mereka yang duduk di DPD tidak ubahnya preman yang berkelahi demi memenuhi syahwat berkuasa.

Dengan sikap yang begitu rendah, fungsi DPD pun pantas dipertanyakan. Masihkah kita bisa percaya lembaga ini mampu menjadi perimbangan bagi kekuasaan DPR jika mereka sendiri menjadi lintah kekuasaan? Masihkah DPD menjadi pembela kepentingan daerah atau justru kiamat aspirasi daerah karena berkuasanya kepentingan individu, kelompok, dan parpol?

Celakanya, MA menelan ludah sendiri. MA tadi malam melantik pimpinan DPD. Itu artinya MA telah mengalahkan keputusan sendiri. MA telah mengangkangi keputusan yang dibikin sendiri. Sempurna sudah premanisme politik di DPD. Bila pimpinan DPD terpilih melalui cara-cara preman, MA telah bertindak sebagai pelindung perilaku preman tersebut. Rakyat benar-benar mendapat tontonan tidak mendidik dari dua lembaga tinggi negara yang seharusnya menjadi teladan dalam mematuhi hukum. Bila lembaga tinggi negara melanggar hukum, bagaimana rakyat akan mematuhi hukum?

Ketika rakyat melanggar hukum, penegak hukum pasti menjatuhkan sanksi hukum. Akan tetapi, ketika lembaga tinggi negara bernama DPD melanggar hukum, penegak hukum bernama MA malah memfasilitasinya. Sungguh ironis. Oleh karena itu, jangan salahkan bila rakyat memboikot DPD 2,5 tahun mendatang. Kepercayaan rakyat terhadap DPD baru pulih setelah para senator baru kelak terpilih pada 2019.