Pemimpin untuk Semua

BANGSA ini semestinya tidak pernah kekurangan negarawan. Yang belum cukup kita miliki ialah nyali untuk ikut melahirkan para negarawan hebat itu.

Dalam dunia politik, nyali ini bahkan sudah menjadi hal yang langka. Itu bisa dilihat dengan dianutnya politik mahar oleh sebagian besar parpol. Paradigma yang telah bercokol lama itu telah menjadi pisau yang mengebiri cikal-cikal negarawan.

Bagaimana tidak, dengan sistem politik mahar, parameter sosok yang diusung parpol dengan sendirinya terdegradasi. Hal-hal tentang jiwa kepemimpinan, integritas, dan visi besar terpinggirkan oleh kekuatan uang.

Dengan sendirinya pula, yang dibawa ke panggung demokrasi justru para pedagang. Disebut pedagang karena memang hanya merekalah yang berani bicara harga sejak awal. Yang terbangun apa lagi kalau bukan politik transaksional.

Kita tidak hendak berteori bahwa jiwa kepemimpinan selalu bertolak belakang dengan kepemilikan modal besar. Namun, tidak semestinya hal yang bersifat materi lebih menjadi syarat ketimbang hal yang fundamental.

Terlebih, bukankah sejak dulu para pendiri bangsa telah menunjukkan bahwa cita-cita besar demokrasi memang bukan sesuatu hal yang diperjualbelikan? Dari mereka pula kita belajar bahwa negarawan jelas bukan sosok yang diikat dengan kepentingan golongan, apalagi berutang pada partai.

Ibarat pohon, mereka bisa menjadi besar dan menaungi bukan karena terkungkung dalam pot. Negarawan harus berakar pada rakyat, mendapat kekuatan dari rakyat, dan karena itu pula dahan serta daun mereka yang nantinya menaungi rakyat.

Nyali merawat dan membesarkan negarawan itulah yang kembali ditunjukkan Partai NasDem lewat deklarasi pengusungan Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Seperti di pilkada lainnya, Partai NasDem tidak meminta mahar apa pun kepada calon yang diusung.

Bahkan, tiga syarat yang diajukan Ketua Umum NasDem Surya Paloh kepada calonnya merupakan sebuah pendidikan politik kepada kita mengenai bagaimana menghadirkan negarawan.

Pertama, Surya meminta bila nanti Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil benar mendapat amanah rakyat untuk memimpin Jabar, ia harus bisa menjadikan provinsi itu sebagai benteng Pancasila.

Hanya dengan kesetiaan pada Pancasila, semangat pluralisme bisa terus bertahan di Tanah Air ini. Kepemimpinan eksklusif, yang hanya mementingkan kelompok tertentu, tidak berlaku ketika pemimpin berkomitmen menjadi benteng Pancasila.

Kedua, Surya meminta Emil agar tidak bergabung dengan partai mana pun termasuk NasDem. Itu disebabkan hanya dengan mempertahankan independensi, pemimpin akan terus menjadi milik rakyat.

Ini merupakan pendidikan politik agar partai politik bersedia menyokong orang-orang hebat di luar partai untuk menjadi pemimpin. Terus terang, parpol cenderung haus kekuasaan, hanya menghendaki kader mereka yang menjadi kepala daerah. Padahal, parpol sering kali defisit kader mumpuni karena banyak orang hebat enggan bergabung di parpol.

Ketiga, Surya meminta Emil mampu mengonsolidasikan roda pemerintahan di bawah dirinya. Syarat ini juga bukti nyata visi negarawan karena jelas para pemimpin daerah ialah elemen penting berhasilnya pemerataan kesejahteraan di NKRI.

Berulang kali kita katakan bahwa tiada demokrasi tanpa politik dan tiada politik tanpa partai politik. Itu artinya partai politik menjadi pilar penyangga demokrasi.

Partai politik punya tugas hebat menegakkan demokrasi. Caranya antara lain dengan kesediaan menyokong orang-orang hebat, tidak melulu dari dalam partai tetapi juga dari luar, sehingga tampil pemimpin berwatak inklusif, pemimpin untuk semua. Bukankah demokrasi menghendaki kepemimpinan inklusif?