Melawan Populisme Salah Kaprah

DUNIA tengah terjangkit penyakit menular dan membahayakan jiwa. Penyakit yang dipicu virus kebencian tersebut tidak memandang batas negara. Bila suatu negara tidak mampu menekan penyebarannya, kekerasan demi kekerasan akan timbul dan semakin marak, baik dalam bentuk verbal maupun fisik.

Tengoklah Inggris dan Amerika Serikat. Virus kebencian seakan meraih kemenangan dengan hengkangnya Inggris dari Uni Eropa serta terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Apa yang terjadi kemudian? Kasus-kasus perbuatan tidak menyenangkan dan cercaan bernada rasial yang ditujukan kepada para imigran banyak ditemukan. Di Amerika Serikat, serangan dan perusakan masjid-masjid meningkat sedikitnya dua kali lipat.

Penyebaran virus kebencian terbukti telah menghancurkan sejumlah negara di Timur Tengah dan menelan jutaan nyawa. Penyakit yang oleh Perdana Menteri terpilih Belanda Mark Rutte disebut populisme keliru itu juga menjalar di Indonesia. Penyebaran secara agresif terjadi di ibu kota negara alias Jakarta.

Di Inggris dan Amerika Serikat, populisme berpijak pada kebencian terhadap kaum imigran dan Islam. Sebaliknya, di Jakarta, yang menjadi samsak tinju adalah nonmuslim dan sesama muslim yang dianggap tidak sejalan.

Penyebaran populisme melalui hasutan di media sosial belum cukup. Spanduk-spanduk provokatif dan mengintimidasi dengan mengatasnamakan agama pun bermunculan. Mereka bak jarum-jarum suntik yang memperlancar pandemi.

Populisme menguat ketika ada kursi kekuasaan yang diperebutkan. Sentimen SARA, khususnya agama, tergolong paling mudah dikapitalisasi sebagai alat untuk memengaruhi para pemilih.

Tidak terkecuali di Jakarta. Pertarungan dalam pemilihan gubernur semakin panas di putaran kedua ini. Berbagai cara pun dipakai. Hasutan-hasutan atas nama agama dianggap paling aman karena sulit dipadamkan tanpa berisiko membangkitkan konflik lebih besar.

Setidaknya, alasan itu yang menjadi tameng polisi untuk tidak bersikap tegas memidanakan pelaku pemasang spanduk provokatif. Di sisi lain, alasan itu pula yang semakin menguatkan pelaku untuk menjalankan aksi tanpa takut dijerat hukum.

Sikap memilih pemimpin atas dasar primordialisme memang tidak ada salahnya. Warga boleh-boleh saja condong ke kandidat yang seagama atau sesuku. Juga, tidak keliru jika masyarakat memilih secara rasional dengan menilai program dan kinerja calon gubernur.

Namun, ada koridor hukum yang mesti dipatuhi agar ketertiban dan suasana damai tetap terjaga. Tidak ada satu pun pihak yang boleh melakukan intimidasi, apalagi terang-terangan memaksa pihak lain untuk memilih atau tidak memilih kandidat tertentu.

Sangat mungkin saat ini banyak warga yang terombang-ambing oleh hasutan dan intimidasi. Bila terkait dengan isu agama, kewajiban para ulama untuk mendinginkan suasana dan mengedepankan kedamaian.

Pemerintah melalui aparatnya pun dapat lebih gencar memberikan pemahaman kepada warga tentang aturan hukum yang berlaku. Masyarakat didorong untuk tidak takut melapor bila mendapatkan intimidasi atau tekanan. Ja¬ngan sampai bangsa ini bubrah oleh populisme salah kaprah.