Memberangus Teroris Politik

TEROR, apa pun bentuknya, ialah wujud nyata dari penodaan, bahkan penistaan, terhadap muruah luhur demokrasi. Ia pantang dibiarkan menebar daya rusak agar perhelatan demokrasi seperti yang tengah digelar di DKI Jakarta berlangsung penuh keadaban.

Sebagai barometer demokrasi di Indonesia, pilkada DKI Jakarta semestinya steril dari teror, bersih dari tekanan sehingga pemilih bebas menggunakan pilihan. Ironisnya, yang terjadi justru sebaliknya. Teror dan tekanan justru merajalela dengan cara beragam.

Bahkan, tak cukup meneror mereka yang hidup, orang-orang yang sudah wafat pun masih menjadi sasaran. Seruan untuk tidak menyalati jenazah pendukung atau pemilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat kian lama kian menggema. Spanduk-spanduk bertuliskan seruan itu bertebaran di masjid-masjid ataupun musala di Ibu Kota. Tak sebatas seruan ternyata, malah sudah ada warga yang menjadi korban.

Sungguh, kita prihatin, amat prihatin. Pilkada DKI Jakarta yang sebenarnya sekadar kontestasi lima tahunan telah berubah wajah menjadi ajang pemecah belah. Pilkada DKI yang sebenarnya hanya arena memilih pemimpin terbaik bagi seluruh warga Jakarta itu telah menjelma menjadi palagan untuk menonjolkan permusuhan.

Seiring dengan mengerucutnya rivalitas di putaran kedua, garis pemisah antarkelompok yang bersaing kian menebal. Sekat antara 'saya' dan 'anda', antara 'kami' dan 'mereka' semakin menguat. Sebaliknya kata 'kita' makin langka terucap. Bahkan, sekali lagi, pemisahan itu tetap berlaku untuk mereka yang telah menghadap Ilahi.

Karena kepicikan kelompok tertentu, karena libido politik yang tak terkendali, pilkada DKI Jakarta yang seharusnya menggembirakan kini amat mengkhawatirkan. Situasi ini jelas tak bisa dibiarkan karena keutuhan rakyat Jakarta, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bakal menjadi taruhan.

Kita menyambut baik seruan para tokoh bangsa, para ulama, dan para elite agar teror spanduk segera diakhiri. Amat benar seruan mereka bahwa seruan larangan menyalati warga hanya karena berbeda pandangan politik merupakan cara-cara primitif yang wajib segera dihentikan. Amat benar bahwa teror semacam itu berdampak buruk bagi kehidupan beragama dan berpolitik.

Kita juga mengapresiasi sikap tanggap Pemprov DKI Jakarta di bawah Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono yang dengan cepat menertibkan spanduk-spanduk penguar kebencian dan permusuhan tersebut. Pun dengan kebijakan mereka untuk menjemput dan mengurus jenazah yang ditolak disalati.

Negara memang harus hadir dalam situasi seperti di Jakarta ini, dan pemprov sebagai wakil negara telah menunjukkan kehadirannya. Namun, kehadiran itu tak boleh tanggung. Langkah hukum mesti diambil untuk menindak para penebar teror politik atas nama agama. Secara kasatmata, mereka telah menyebarkan kebencian dan permusuhan dengan membajak agama yang sejatinya menyejukkan dan mendamaikan.

Kita yakin, teror spanduk dilakukan secara sistematis dan direncanakan dengan matang. Soal bunyi seruan, misalnya, semua spanduk bernada sama. Untuk menghindari jerat UU Pemilu, mereka menulisnya dengan 'pendukung & pembela penista agama', tapi yang dimaksud jelas Basuki.

Kita tidak ingin pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang masih sebulan lagi semakin menyeramkan lantaran teror dibiarkan. Negara harus selekasnya unjuk kekuasaan memberangus para 'teroris politik' agar rakyat tak kian terkotak-kotak karena terhasut ideologi permusuhan dan kebencian.