Peradilan Khusus Pilkada

PROSES pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar serentak pada 15 Februari belum tuntas. Pilkada DKI Jakarta kini memasuki putaran kedua, sedangkan pilkada di 100 daerah lainnya masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sejauh ini sudah ada 49 perkara yang masuk ke MK sejak pendaftaran permohonan perkara sengketa pilkada dibuka pada 22 Februari.

MK tampaknya kukuh berpedoman pada ambang batas selisih suara untuk memproses pengaduan. Padahal, mestinya bisa melampaui itu jika ditemukan fakta bahwa suatu pilkada tidak berlangsung jujur. Harus tegas dikatakan, jika MK hanya berkukuh pada selisih suara, fungsi mereka sebagai penjaga konstitusi terabaikan. MK menempatkan diri mereka sebagai mahkamah kalkulator.

Setelah MK menutup pintu rapat-rapat terkait dengan sengketa di luar selisih suara, pengaduan pilkada pun mengalir deras ke DKPP. Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, di Jakarta, kemarin, mengakui pengaduan ke DKPP meningkat tajam pada Pilkada 2017 ketimbang 2015. DKPP menerima 167 pengaduan. Laporan ke DKPP menyangkut ragam masalah, di antaranya persyaratan calon, sengketa administrasi, kampanye, daftar pemilih tetap, pemungutan suara, rekapitulasi suara, dan tahapan lainnya.

Namun, apa pun putusan DKPP sama sekali tidak memengaruhi hasil akhir pilkada karena hal itu masuk ranah peradilan di MK. Salah satu faktor yang memengaruhi banyaknya pengaduan ke DKPP ialah adanya penolakan atau kegagalan para pengadu untuk maju ke MK. Itu artinya pengaduan ke DKPP sesungguhnya hanyalah pelampiasan, bahkan bentuk kekecewaan terhadap MK.

Terus terang dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pilkada saat ini sangatlah jauh dari prinsip keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Tidaklah elok bila ada pembatasan bagi orang yang mencari keadilan. Karena itulah sudah saatnya pembentukan peradilan khusus pilkada dipertimbangkan.

Apalagi, kewenangan MK untuk menangani sengketa pilkada hanyalah bersifat sementara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, perselisihan hasil pilkada diadili lembaga peradilan khusus, tetapi lembaga peradilan khusus itu belum ada. Karena itulah, untuk sementara, sengketa pilkada ditangani MK.

Pemerintah dan DPR tidak boleh berlama-lama menyusun undang-undang pembentukan peradilan khusus pilkada. Jika peradilan khusus itu dibentuk, tentu tidak ada lagi pembatasan bagi pencari keadilan. Pembentukan peradilan khusus pilkada kian mendesak karena beban tugas MK juga terus meningkat. Jumlah perkara pengujian UU yang masuk ke MK cenderung meningkat setiap tahunnya.

Jika dalam tiga bulan ke depan ini MK fokus menangani sengketa pilkada, perkara uji materi bisa terbengkalai. Perlu kiranya ada catatan agar peradilan khusus pilkada itu diberi kewenangan yang luas. Putusan mereka harus bersifat final dan mengikat, tidak perlu ada proses kasasi ke Mahkamah Agung.