DPR akan Panggil Pemerintah terkait Desa Wadas

Komisi VII akan panggil Kementerian ESDM terkait kasus Desa Wadas

Kasus HAM Paniai, Pakar Ingatkan Kejagung soal Tanggung Jawab Komando

Kita menaruh harapan agar dalam proses ini ada keinginan agar perosesnya itu lebih kuat menegaskan tentang konstruksi pertanggungjawaban the most responsible person.

ICW Nilai Pernyatan Jaksa Agung Bertentangan dengan UU Tipikor

Peneliti ICW menilai pernyataan Jaksa Agung terkait penghapusan hukuman pidana bagi pelaku korupsi di bawah Rp50 juta bertentangan dengan pasal 4 UU Tipikor

Aturan Turunan IKN Akan Dibahas Setelah UU Diteken

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, menyampaikan beleid itu segera diundangkan dan pemerintah akan membahas aturan-aturan turunannya.

Akademi Jakarta Resah dengan Nalar Berpikir Publik

Nalar masyarakat dianggap semakin jauh dari pemikiran kritis terhadap isu-isu yang seharusnya menjadi diskursus publik. 

Istri Alex Noerdin Dipanggil KPK terkait Bupati Nonaktif Musi Banyuasin

KPK memanggil istri Alex Noerdin, Sri Eliza terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjerat anak kandungnya.

Ketua DPR Minta Mafia pupuk harus ditindak

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.

Anggaran Sidang Lebih Besar Ketimbang Kerugian Korupsi Skala Kecil

Anggaran untuk menyidangkan perkara lebih besar ketimbang kerugian korupsi skala kecil.

Kemendagri: Perbuatan Korupsi Ardian Noervianto Bersifat Individual

Kemendagri menghormati proses hukum Ardian ke KPK. Selain itu Mendagri juga akan mengevaluasi jajarannya menyikapi kasus Ardian.

Pemerintah Rancang Aturan Antisipasi Sengketa Tanah

Pemerintah tengah menyusun peraturan tentang status pertanahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Tak Merekomendasikan Nama Calon Kepala Otorita IKN, PKB: Pasrah Saja

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak merekomendasikan nama calon kepala otorita  IKN Nusantara.

Penyelesaian Kasus Korupsi di Bawah Rp50 Juta Harus Perhatikan Dampak  Sosial

JAM-Pidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan tidak semua kasus korupsi yang merugikan negara di bawah Rp50 juta bisa diselesaikan dengan cara pengembalian ke negara.

Kejagung Buka Kemungkinan Usut Pencucian Uang di Kasus Garuda

Kejaksaan Agung sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana Garuda.

KPU Kembangkan Aplikasi Mobile Data Pemilih Berkelanjutan

KPU RI tengah mengembangkan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kewenangan Pemerintah

Pengangkatan penjabat kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, dan wali kota itu sepenuhnya kewenangan pemerintah.

Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Tergesa-gesa

Status pandemi covid-19 belum selesai sehingga kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara, yang diperkirakan sekitar Rp90 triliun.

Ini Makna di Balik Jaket Motor Presiden

Melalui jaket bertuliskan Indonesia Memimpin, kepala negara ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sudah siap.

Jaga Mutu Calon Penyelenggara Pemilu

Perludem menilai lobi jelang fit and proper test di DPR jangan membuat calon anggota KPU dan Bawaslu tidak boleh teperdaya janji politis dan materi.

KPK Bongkar Proses Jual Beli Tanah di Munjul Melalui Saksi dari Unsur Notaris

KPK akan hadirkan saksi seorang notaris untuk persidangan kasus dugaan rasuah pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

KPK Panggil Alex Noerdin

KPK memanggil Alex Noerdin terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Musi Banyuasin.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka