Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TikTok Indonesia berkolaborasi sejumlah LSM, yakni dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta media Agence-France Presse (AFP) Indonesia untuk melawan penyebaran misinformasi atau hoaks Jelang Pemilu 2024.
"Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kami terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi,” ungkap Anbar Jayadi, Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia, di Jakarta, Senin (16/10).
“Kami harap kerja sama yang tercipta ini juga dapat mendorong semua orang untuk saling menjaga satu sama lain dari potensi misinformasi yang ada di ranah digital," tambahnya.
Baca juga: Pandawara Group Dapat Penghargaan Changemakers of the Year oleh Tiktok Indonesia
Anbar menerangkan TikTok menggandeng Mafindo dan Perludem untuk menandai sekaligus melaporkan konten-konten yang mengandung misinformasi dan berpotensi membahayakan pengguna melalui kanal pelaporan khusus yang disediakan.
Kedua organisasi itu juga akan jadi bagian dari TikTok Election Hub yang akan datang, dan tambahan sumber informasi kredibel bagi pengguna TikTok yang ingin mengetahui hal-hal terkait integritas sipil dan pemilihan umum.
Baca juga: TikTok Perluas Insentif untuk Para Kreator Efek Video
"Isu misinformasi adalah isu industri, bukan isu salah satu platform semata. Melihat tendensinya, jumlah konten hoax akan meningkat menjelang Pemilu 2024, sehingga setiap pemangku kepentingan terkait perlu duduk bersama memikirkan solusi terbaik untuk menciptakan pengalaman berinternet yang positif dan menanggulangi penyebaran misinformasi bermuatan politik,” tegas Silma.
Peneliti Perludem Amalia Salabi, menyebut dari dua pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia, sinergi yang baik dengan semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran misinformasi.
“Kami percaya kolaborasi dengan TikTok dapat membantu menyehatkan ekosistem informasi serta melindungi pemilih dari narasi yang membahayakan selama tahapan Pemilu 2024," ujarnya.
Adapun untuk Pemilu 2024, TikTok juga akan meluncurkan sebuah hub khusus dalam aplikasi untuk membantu pengguna mendapatkan informasi yang sah seputar Pemilu 2024.
TikTok mengeklaim akan menjaga netralitas platform selama pemilu dengan melarang adanya iklan politik, termasuk iklan berbayar di platform dan kreator yang dibayar langsung untuk membuat konten bermerek-merek.
(Z-9)
Diskominfo Jawa Barat menyiapkan dan mendorong unit saber hoaks di 27 kabupaten dan kota mulai mendeteksi dini potensi hoaks
Tipologi hoaks berubah-ubah dari tahun ke tahun. Hal tersebut terjadi karena situasi sosial, politik, dan perekonomian masyarakat yang berubah-ubah.
BEREDARNYA selebaran dan gambar yang mengatasnamakan pengobatan "Ida Dayak Official" di Banda Aceh dan sekitarnya dipastikan hoaks oleh Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli.
Tular Nalar juga menghadirkan Bioskop Keliling yang bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia.
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Merupakan hal wajib untuk memerangi konten negatif yang saat ini kerap bermunculan di masyarakat sebagai wujud menjaga persatuan dan kesatuan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved