Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DI era teknologi digital, pelayanan publik di berbagai sektor sangat penting mulai menggunakan layanan digital. Tujuannya untuk transparas,peningkatan pelayanan dan bisa menambah pemasukan.
Di saat pemerintah menggencarkan Tol laut, kehadiran teknologi digital untuk memudahakan dalam pelayanan transportasi laut dan meningkatkan setoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di pelabuhan-pelabuhan.
Berdasarkan pasal 262 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut.
Selain memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha, Kemenhub juga mendapat target dari pemerintah untuk meningkatkan setoran PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomo 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ketua Pelaksana International Sea Port Exhibition and Conference (ISPEC), Fajar Bagoes Poetranto untuk memastikan perhitungan PNBP yang akurat, maka diperlukan pengawasan pengutipan PNBP sejak transaksi awal terjadi di pelabuhan atau perairan.
"Selanjutnya proses perhitungan dan pelaporan berjenjang sampai pusat dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga dapat termonitor secara realtime," kata Fajar di Jakarta, Sabtu (18/3).
Menurutnya guna mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan teknologi yang mutakhir, terotomasi, mobile, menyeluruh dan terintegrasi mulai dari proses transaksi di lapangan sampai pelaporan, serta dashboard ke Kemenhub Pusat. Yaitu Sistem TOS (Terminal Operating System) yang terstandardisasi oleh Ditjen Hubla dan terintegrasi dengan INAPORTNET, Asset Management dengan penerapan IOT, serta Electronic PNBP (E-PNBP) terstandardisasi di lingkungan Kemenhub.
"Diharapkan dengan adanya implementasi teknologi tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha, mendorong peningkatan penerimaan PNBP dan memudahkan jajaran management di Kemenhub dalam memonitor, menganalisis, dan mengambil keputusan strategis ke depan," lanjut Fajar.
baca juga: Penerimaan Negara dari Merger Pelindo Capai Rp6 Triliun
Sementara Adi Kustrijanto, pakar teknologi informatika pelabuhan, menilai teknologi digital yang terintegrasi masih dapat lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah, khususnya Kemenhub dalam rangka peningkatan setoran PNBP di berbagai pelabuhan di tanah air.
Dia memberikan contoh teknologi digital yang bisa dimanfaatkan di pelabuhan untuk meningkatkan PNBP adalah penerapan sistem Internet Of Think (iOT).
Secara sederhana Adi menjelaskan cara kerja sistem iOT adalah dengan memasang alat/sensor pada kapal-kapal tunda untuk memandu kapal-kapal yang masuk dan keluar pelabuhan.
Masing-masing alat/sensor memiliki semacam nomor IMEI (seperti handphone) dan terpantau melalui satelit. Setelah alat/sensor terpasang selanjutnya dilakukan proses Geofence di area tertentu. Sehingga dapat diketahui status masuk dan keluar kapal dari pelabuhan, dimana hal tersebut menjadi obyek/dasar pemungutan PNBP.
"Setiap kapal tunda yang bergerak keluar atau masuk pelabuhan akan terpantau secara realtime dan online melalui sistem Electronic PNBP (E-PNBP) yang terpasang di Kementerian Perhubungan," ungkap Adi.
Penerapan digitalisasi end to end PNBP (E- PNBP) sejak proses transaksi di pelabuhan atau perairan bertujuan untuk mencapai peningkatan pendapatan PNBP. Fajar menambahkan pentingnya mplementasi TOS yang terstandardisasi di setiap pelabuhan atau perairan tempat terjadinya transaksi. (N-1)
PKS Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center, bernilai investasi Rp3,8 triliun.
Kemlu memastikan 19 WNI di Hudaidah, Yaman, selamat saat Israel melakukan serangan udara ke Pelabuhan Hudaidah, Yaman, pada Sabtu (20/7).
Israel melakukan serangan udara pertama kali ke Yaman, menargetkan pemberontak Houthi yang didukung Iran di pelabuhan Hodeidah.
MENTERI Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengusulkan agar pintu utama pelabuhan barang impor bergeser ke kawasan timur Indonesia.
Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses yang berlangsung dari 12 Juli 2024 atau di masa sidang terakhir.
Sejumlah kerusakan ditemukan di Pelabuhan Sampalan, Kecamatan Nusa Penida yang membuat kondisi itu memprihatinkan.
BPK menegaskan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan kembali diterapkan bagi 169 negara.
Disarankan penyelenggara RT/RW Net bisa bekerjasama dengan ISP resmi agar memperoleh legalitas.
PT GNI senantiasa bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai upaya positif dan komitmen nyata perusahaan yang menjunjung tinggi penerapan K3.
Bambang Suswantono menyampaikan realisasi investasi subsektor minerba sebesar US$7,46 miliar atau setara dengan Rp116,6 triliun (kurs Rp15.631) sepanjang 2023.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp117 triliun di sepanjang 2023.
DITJEN Planologi mampu menyumbang 50,1% dari total PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved