Berita Terbaru Undang-Undang Hari Ini

Kebiri Kimia Mampu Berikan Efek Penggetar Bagi Predator Anak

Semua produk hukum harus memberikan rasa keadilan dan deterrent effect atau efek penggetar bagi pelaku kejahatan.

PBNU Soroti Produk Perundangan yang Timbulkan Kegaduhan

PBNU mendesak pihak-pihak terkait untuk mewujudkan peningkatan mutu regulasi yang dijiwai semangat menghadirkan keadilan.

Pemerintah Serap Aspirasi UU Ciptaker untuk Susun RPP dan RPerpres

Saat ini tengah disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan turunan UU Ciptaker yang telah disahkan beberapa waktu lalu.

Pimpinan DPR Ingin Jumlah Prolegnas 2021 Realistis

Para pimpinan DPR dalam Rapat Pimpinan (Rapim) telah sepakat bahwa jumlah UU yang disahkan dalam rapat paripurna tidak boleh kurang 50% dari jumlah RUU yang terdaftar dalam Prolegnas.

Tolak UU Baru, Ribuan Petani Serbu New Delhi

Gelombang protes dipicu penolakan terhadap undang-undang baru terkait sektor pertanian. Regulasi anyar itu dinilai melemahkan posisi petani, khususnya terhadap perusahaan besar.

Muhammadiyah: RUU Larangan Minol bukan Islamisasi

Regulasi minuman beralkohol dinilai sangat penting dan mendesak, karena memiliki banyak dampak negatif. Muhammadiyah pun sudah membahas persoalan tersebut sejak 2017.

Formappi Beri Rapot Merah DPR Terkait Transparansi & Produktivitas

Hasilnya, selama masa sidang tahun pertama DPR mendapat nilai buruk terkait transparansi pembahasan Undang-Undang (UU) khususnya UU Cipta Kerja.

Ramai-ramai Gugat Revisi UU MK

Alasan gugatan dilayangkan karena revisi undang-undang MK tidak mempertimbangkan aspirasi serta kritik publik. Selain itu, pembahasan undang-undang itu hanya membutuhkan waktu tiga hari.

Pemerintah Diimbau Lakukan Pendekatan Dialogis Soal Omnibus Law

Semua pihak seyogyanya mengedepankan pendekatan dialogis serta melaksanakan prinsip-prinsip bela negara dalam melihat dan memahami undang-undang Omnibus law. 

Pakar NasDem Dorong Manfaat Bank Tanah bagi Rakyat dalam UU CK

Untuk mengumpulkan informasi dan masukan tersebut, Dewan Pakar NasDem secara simultan menggelar diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion atau FGD.

UU Ciptaker Ujian bagi Integritas MK

Implementasi UU Cipta Kerja diyakini akan mereduksi kesempatan bagi investor bertemu pejabat nakal yang berwenang mengeluarkan izin usaha.

Benny Susetyo: Jika Ada Perbedaan Cari Solusinya Bukan Anarkis

Padahal, menurut Benny Susetyo, setiap ada pelanggaran konstitusi seharusnya masuk dalam "judicial review" atau uji materi lewat Mahkamah konstitusi (MK).  

Unjuk Rasa UU Cipta Kerja, Ketertiban Sosial Harus Jadi Prioritas

Kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang sudah ditetapkan, seperti larangan melakukan pengrusakan.

Dewan Pakar NasDem Gelar FGD Bahas Undang-Undang Cipta Kerja 

Dewan Pakar Partai NasDem akan mengelar rangkaian FGD selama satu pekan. FGD dilakukan langsung dan juga diikuti via zoom meeting oleh 16 anggota Dewan Pakar NasDem. 

Pemerintah Kebut Aturan Turunan

Naskah final UU Cipta Kerja setebal 812 halaman diserahkan oleh DPR kepada pemerintah untuk selanjutnya diteken oleh Presiden Jokowi.

KLHK : UU Cipta Kerja Tidak Mengubah Prinsip dan Konsep Amdal

Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan KLHK, Ary Sudijanto,  mengatakan pengaturan AMDAL dalam UU CK tidak sama sekali merubah prinsip dan konsep dari pengaturan sebelumnya.

Ketua Apkasi Soroti Kewenangan Daerah pada UU Cipta Kerja

Abdullah Azwar Anas mengharapkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mampu mendukung kemudahan investasi dan perizinan daerah saat diterapkan di lapangan.

UU Cipta Kerja Berpihak pada UMKM

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyebut persepsi bahwa UU Ciptaker hanya menguntungkan pengusaha besar adalah keliru.

Sekjen KLHK: Hutan Sosial untuk Lapangan Kerja dan Keadilan

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, menegaskan dengan perhutanan sosial dalam UU Cipta Kerja merupakan wujud nyata keadilan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Dalam UU Ciptaker Disebut Memuat Perlindungan Bumdes

"Solusi badan hukum Bumdes sudah muncul di dalam UU Cipta Kerja dipasal 117," ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/10).

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia